by Muhammad Fiqri Baihaqi | Nov 1, 2018 |
Bahasa Indonesia Perekat Kebangsaan
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla, didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, membuka secara resmi penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XI, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/10/2018). KBI yang berlangsung pada tanggal 28-31 Oktober 2018, mengangkat tema “Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia”. Wapres mengajak seluruh masyarakat untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia.
“Kita bersyukur bahwa bangsa kita yang besar ini bahasa resminya hanya satu yakni bahasa Indonesia,” dikatakan Wapres Jusuf Kalla.
Mendikbud menyampaikan bahwa dengan Kongres Bahasa Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kedudukan bahasa Indonesia di dunia Internasional. Selain itu, juga dapat memperkuat tenun kebangsaan, mengidentifikasi mutu pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Serta menghasilkan rumusan atau rekomendasi yang dapat dijadikan arah kebijakan nasional maupun internasional kebahasaan dan kesusastraan.
“Kongres ini diikuti 1.031 peserta, termasuk peserta asing yang datang dari 12 negara sahabat. Kehadiran peserta asing juga sebagai representasi program internasionalisasi bahasa Indonesia ke manca negara yang sedang berjalan,” tutur Mendikbud.
Kongres Bahasa Indonesia diselenggarakan satu kali dalam lima tahun. Tahun ini menghadirkan 27 orang pembicara kunci, serta 72 pemakalah seleksi yang berasal dari dalam dan luar negeri. Peserta kongres berjumlah 1.031 orang, terdiri atas para pemangku kepentingan, seperti pejabat publik, akademisi, budayawan, tokoh pegiat, pakar, guru, praktisi/pemerhati bahasa dan sastra Indonesia serta daerah, serta para tamu undangan.
Pembicara kunci yang akan berbicara pada hari pertama kongres adalah Sastrawan Ahmad Tohari dengan bahasan “Ragam Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Ranah Kehidupan”, dilanjutkan dengan gelar wicara yang menghadirkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra dengan bahasan “Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi” dan wakil dari Kementerian Dalam Negeri dengan bahasan “Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”.
Ada sembilan subtema yang dikembangkan dari tema besar itu, yaitu (1) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, (2) Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, (3) Bahasa, Sastra, dan Teknologi Informasi, (4) Ragam Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Ranah Kehidupan, (5) Pemetaan dan Kajian Bahasa dan Sastra Daerah, (6) Pengelolaan Bahasa dan Sastra Daerah, (7) Bahasa, Sastra, dan Kekuatan Kultural Bangsa Indonesia, (8) Bahasa dan Sastra untuk Strategi dan Diplomasi, dan (9) Politik dan Perencanaan Bahasa dan Sastra.
Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
Bahasa Indonesia merupakan bahasa keempat yang paling banyak dipakai di dunia. Menurut Wapres, salah satu yang menjadikannya lebih mudah diterima oleh masyarakat dunia adalah penggunaan huruf latin. Kendati demikian, Wapres berharap agar kosa kata bahasa Indonesia dapat terus dikembangkan dengan mengikuti perkembangan zaman. “Mudah-mudahan Kongres Bahasa Indonesia ini dapat memberikan kemajuan dan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia baku tetapi tetap moderen dan mengikuti perkembangan zamannya,” pesannya.
Peran dan fungsi bahasa Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Keberagaman bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk kebutuhan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi melalui pendidikan. Mendikbud berpesan, agar keberadaan bahasa asing di ruang publik perlu ditertibkan atau disesuaikan.
Sesuai Undang-Undang, penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah di ruang publik diperbolehkan. Yang perlu diperhatikan, menurut Mendikbud, adalah kesesuaian dengan kondisi dan ranah yang ada, yaitu tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara karena ruang publik merupakan representasi jati diri bangsa Indonesia yang harus dihormati keberadaannya. “Ruang publik adalah representasi kehadiran negara melalui bahasa negara. Dan bahasa Indonesia harus menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” ujar Mendikbud.
Dan bahasa daerah, menurut Mendikbud, harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kebesaran tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.
“Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing,” pesan Mendikbud.
Penghargaan Pegiat Bahasa dan Sastra
Dalam rangka penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia (KBI) ke-XI, Mendikbud Muhadjir Effendy, memberikan penghargaan kepada 13 orang pegiat bahasa Indonesia dan tiga provinsi penerima penghargaan Adibahasa. Tiga provinsi penerima penghargaan Adibahasa tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sulawesi Barat, di Jakarta, Minggu (28/10).
Selain penghargaan kepada tiga provinsi tersebut, diberikan juga penghargaan kepada 13 orang pegiat bahasa, terdiri atas tiga kategori, yakni kategori Sastra diberikan kepada Rida K. Liamsi (kumpulan puisi); Eka Kurniawan (kumpulan cerpen); Martin Suryajaya (novel); Ziggy Zezsyazeoviennazabriezkie (novel), Akhudiat (naskah drama), Hasan Aspahani (esai sastra).
Selanjutnya penerima penghargaan pada kategori Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan diberikan kepada Arif Sulistiono (tokoh kepemudaan); I Komang Warsa (tokoh pendidik/tenaga kependidikan); Nursida Syam (pegiat literasi), dan; Felicia N. Utorodewo (pegiat diplomasi kebahasaan di kawasan ASEAN). Adapun untuk kategori Duta Bahasa Tingkat Nasional 2018 diberikan kepada Agatha Lydia Natania dan Nursidik (Terbaik I); Hilma Ramadina dan Faisal Meinaldy (Terbaik II), dan; Ainna Khairunnisa dan Almuarrif (Terbaik III).
Selain itu, pada pelaksanaan KBI XI Kemendikbud meluncurkan beberapa produk kebahasaan dan kesastraan. Di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia Braille; Buku Bahasa dan Peta Bahasa; Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Dalam Jaringan (Daring); Korpus Indonesia; Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Daring; Buku Sastrawan Berkarya di Daerah 3T; 546 buah buku bahan bacaan literasi; Kamus Vokasi; Kamus Bidang Ilmu, dan; Aplikasi Senarai Padanan Istilah Asing (SPAI). Masyarakat dapat mengunduh materi dan hasil KBI melalui laman kbi.kemdikbud.go.id. (*)
Jakarta, 29 Oktober 2018
Disiapkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 31, 2018 |
Jakarta, 30 Oktober 2018 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan III (Juli – September) Tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 173,8 triliun, mengalami penurunan sebesar 1,6% apabila dibandingkan dengan periode Triwulan III Tahun 2017 (Rp 176,6 triliun). Namun demikian realisasi investasi selama Januari – September Tahun 2018 untuk PMDN dan PMA (Rp. 535,4 triliun), naik 4,3% dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp. 513,2 triliun).
“Fluktuasi nilai tukar USD yang dipicu oleh kenaikan suku bunga AS dan penguatan USD di pasar global, terjadinya negatif neraca perdagangan Periode Januari-September 2018, perang dagang Amerika Serikat antara R.R. Tiongkok dan negara lain, menyebabkan investor bersifat “wait and see” dan menunda realisasi investasi yang sudah direncanakan, sehingga realisasi investasi Triwulan III 2018 turun dibanding periode yang sama tahun 2017” demikian kata Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 Oktober 2018.
Selama Triwulan III Tahun 2018, realisasi PMDN (Rp. 84,7 triliun) naik 30,5% dibanding periode yang sama tahun 2017 (Rp. 64,9 triliun), dan PMA (Rp. 89,1 triliun) turun 20,2% dibanding periode yang sama pada tahun 2017 (Rp 111,7 triliun). BKPM juga mencatat realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 29,3 triliun, 16,8%); DKI Jakarta (Rp 26,2 triliun, 15,1%); Banten (Rp 16,1 triliun, 9,3%), Jawa Tengah (Rp 14,3 triliun, 8,2%); dan Jawa Timur (Rp 11,5 triliun, 6,6%).
Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 30,4 triliun, 17,5%), Listrik, Gas, dan Air (Rp 28,6 triliun, 16,5%), Pertambangan (Rp 16,1 triliun, 9,3%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 13,6 triliun, 7,8%); dan Industri Makanan (Rp 13,3 triliun, 7,6%); Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 1,6 miliar, 24,2%); Jepang (US$ 1,4 miliar, 21,2 %); Hongkong, RRT (US$ 0,5 miliar, 7,6%); Malaysia (US$ 0,5 miliar, 7,6%) dan R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar, 7,6%).
Thomas Lembong menambahkan, “Turunnya realisasi investasi Triwulan III tahun 2018 tentu akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Pemerintah akan mengkaji dan mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan yang dianggap mengganggu stabilitas investasi. Pemerintah juga akan mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang mungkin akan berdampak pada realisasi investasi di Indonesia kedepannya seperti krisis ekonomi yang terjadi di negara berkembang seperti Turki dan Argentina. Antisipasi ini perlu dilakukan untuk mencegah para investor menarik kembali modal yang telah diinvestasikan melalui pasar modal ataupun pasar uang.”
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Farah Ratnadewi Indriani menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan III Tahun 2018 mencapai 213.731 orang dengan rincian sebanyak 89.622 orang pada proyek PMDN dan sebanyak 124.109 orang pada proyek PMA. Ia juga menjelaskan tentang sebaran investasi di luar Jawa tercatat sebesar Rp 75,8 triliun atau setara dengan 43,6% dari total investasi Triwulan III Tahun 2018.
“Peluang tenaga kerja terampil di Indonesia terbuka lebar dengan masuknya perusahaan-perusahaan dengan bidang usaha baru yang menggunakan lebih banyak teknologi. Untuk meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja Indonesia akan dilakukan selain melalui lembaga-lembaga pelatihan milik pemerintah juga akan diintensifkan kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka pelatihan tenaga kerja Indonesia,” demikian penjelasan dari Farah Ratnadewi Indriani.
Untuk periode Januari – September Tahun 2018 dari total realisasi investasi sebesar Rp 535,4 triliun, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 88,4 triliun, 16,5%); DKI Jakarta (Rp 85,0 triliun, 15,9%); Banten (Rp 46,1 triliun, 8,6%); Jawa Tengah (Rp 41,9 triliun, 7,8%); dan Jawa Timur (Rp 36,1 triliun,6,8%).
Berdasarkan sektor usaha, (5 besar) realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 70,7 triliun, 13,2 %); Listrik, Gas, dan Air (Rp 68,7 triliun, 12,8%); Pertambangan (Rp 58,5 triliun, 10,9 %); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 57,1 triliun, 10,7%); dan Industri Makanan (Rp 43,1 triliun, 8,1%). Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 6,7 miliar, 30,6%); Jepang (US$ 3,8 miliar, 17,4%); R. R. Tiongkok (US$ 1,8 miliar, 8,2%); Hongkong, RRT (US$ 1,6 miliar, 7,3%); dan Korea Selatan (US$ 1,4 miliar, 6,4%).
Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:
Farah Ratnadewi Indriani
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021-5252008 ext.7001
HP: 0811914410
e-mail: farah@bkpm.go.id
Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan III Tahun 2018
Terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan III Tahun 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 30,5%, dari nilai realisasi investasi Rp 64,9 triliun menjadi Rp 84,7 triliun. Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan III Tahun 2018 sebesar Rp 89,1 triliun mengalami penurunan sebesar 20,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 111,7 triliun.
Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan III Tahun 2018:
1. Realisasi Investasi PMDN
Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 16,4 triliun); Konstruksi (Rp 12,9 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 12,3 triliun); Pertambangan (Rp 8,1 triliun); dan Industri Makanan (Rp 8,1 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 17,1 triliun atau 20,1% dari total PMDN. Realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 12,5 triliun); Jawa Barat (Rp 12,4 triliun); Banten (Rp 7,3 triliun); Jawa Timur (Rp 7,2 triliun) dan Kalimantan Timur (Rp 5,9 triliun).
2. Realisasi Investasi PMA
Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Listrik, Gas, dan Air (US$ 1,2 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 1,0 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,7 miliar); Pertambangan (US$ 0,6 miliar) dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 0,5 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 2,3 miliar atau 34,7% dari total PMA.
Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,3 miliar); DKI Jakarta (US$ 1,0 miliar); Jawa Tengah (US$ 0,6 miliar); Banten (US$ 0,6 miliar); dan Bali (US$ 0,4 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 1,6 miliar); Jepang (US$ 1,4 miliar); Hongkong, RRT (US$ 0,5 miliar); Malaysia (US$ 0,5 miliar); dan R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar).
3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada Triwulan III Tahun 2018, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 98,0 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 75,8 triliun.
4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan III Tahun 2018 mencapai 213.731 orang yang terdiri dari 89.622 orang di proyek PMDN dan sebanyak 124.109 orang di proyek PMA.
Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – September 2018:
1. Realisasi Investasi PMDN
Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 44,4 triliun); Industri Makanan (Rp 30,0 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 28,8 triliun); Pertambangan (Rp 28,6 triliun); dan Konstruksi (Rp 26,5 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar Rp 63,2 triliun atau 26,2% dari total PMDN.
Realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 37,9 triliun); Jawa Barat (Rp 27,6 triliun); Jawa Timur (Rp 23,8 triliun); Jawa Tengah (Rp 20,5 triliun); dan Kalimantan Timur (Rp 20,2 triliun).
2. Realisasi Investasi PMA
Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 3,5 miliar); Listrik, Gas dan Air (US$ 3,0 miliar); Pertambangan (US$ 2,2 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 2,0 miliar); Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US$ 1,7 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 7,9 miliar atau 36,2% dari total PMA.
Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 4,6 miliar); DKI Jakarta (US$ 3,5 miliar); Banten (US$ 2,3 miliar); Jawa Tengah (US$ 1,6 miliar); dan Sumatera Selatan (US$ 0,9 miliar).
Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 6,7 miliar); Jepang (US$ 3,8 miliar); R. R. Tiongkok (US$ 1,8 miliar); Hongkong, RRT (US$ 1,6 miliar); dan Korea Selatan (US$ 1,4 miliar).
3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada periode Januari – September Tahun 2018, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 304,2 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp 282,8 triliun terjadi peningkatan sebesar 7,6%. Sedangkan, realisasi investasi di luar Pulau Jawa periode Januari – September Tahun 2018 sebesar Rp 231,2 triliun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar Rp 230,4 triliun terjadi peningkatan sebesar 0,4%.
4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan Tenaga Kerja Indonesia pada periode Januari – September 2018 mencapai 704.813 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 327.206 orang dan dari proyek PMA sebanyak 377.607 orang.
Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan September tahun 2018 adalah:
- Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 87,7 triliun (16,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 37,6 triliun dan PMA sebesar US$ 3,7 miliar.
- Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 304,2 triliun (56,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 130,7 triliun dan PMA sebesar US$ 12,9 miliar.
- Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 66,4 triliun (12,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 48,5 triliun dan PMA sebesar US$ 1,3 miliar.
- Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 35,0 triliun (6,5%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 13,8 triliun dan PMA sebesar US$ 1,6 miliar.
- Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 23,5 triliun (4,4%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 8,8 triliun dan PMA sebesar US$ 1,1 miliar.
- Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 18,6 triliun (3,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 2,3 triliun dan PMA sebesar US$ 1,2 miliar.
Jakarta, 30 Oktober 2018
Plt. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
BKPM-RI
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 28, 2018 |
Perhelatan Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, 29-30 Oktober 2018 merupakan ajang penting bagi pemerintah Indonesia. Indonesia dipercaya untuk menjadi negara pertama di Asia yang melaksanakan Our Ocean Conference kelima ini. Hal ini merupakan tanda bahwa Indonesia telah dipandang oleh dunia karena keaktifannya dalam memperjuangkan isu kedaulatan dan hak laut baik melalui diplomasi maritim maupun kebijakan dalam negeri.
Dengan menjadi tuan rumah OOC 2018, Indonesia akan menunjukkan leadership (kepemimpinan) di bidang kelautan dan perikanan, terutama dalam menangani ancaman terhadap laut Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia akan menerima manfaat ekonomi yang besar. Sustainable blue economy dan berbagai rencana aksi lainnya yang dicanangkan merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat ekonomi kelautan dan mencegah kerusakan laut. Pelaksanaan OOC di Indonesia juga merupakan bentuk investasi dalam ocean diplomacy untuk menunjukkan our legacy, our ocean issues, atau our ocean related issues.
Setidaknya ada enam bidang aksi yang akan diusung dalam penyelenggaraan OOC tahun ini, di antaranya perikanan berkelanjutan (sustainable fisheries); kawasan konservasi laut (marine protected area); pencemaran laut (marine pollution); perubahan iklim (climate change); ekonomi biru berkelanjutan (sustainable blue economy); dan keamanan maritim (maritime security). Berbeda dari konferensi biasanya yang hanya menghasilkan penandatanganan MoU atau agreement, OOC 2018 akan menghasilkan komitmen konkret. Tidak hanya di Plenary, diskusi enam bidang tersebut juga akan dilaksanakan pada Side Events, Ocean Talks, dan Ocean Youth Leadership Summit.
Saat ini, sudah ada 7 kepala negara dan pemerintahan, 37 menteri, dan 2.200 delegasi yang mengonfirmasi kehadiran. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Berbagai perspektif akan dijaring dan diakomodasi sehingga tercipta solusi yang baik bagi masa depan laut di seluruh dunia.
Pelaksanaan OOC 2018 di Indonesia merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengusung tema “Our Ocean, Our Legacy”, Indonesia mengharapkan komitmen konkret yang diusung dari berbagai sektor dapat mengedepankan prinsip keberlanjutan sumber daya laut dan kesehatan laut sebagai warisan yang dipersiapkan bagi anak cucu dan generasi mendatang dengan parameter yang terukur.
“Kita berusaha bertindak dan berusaha konkret, sehingga pada saat kita melakukan konferensi yang ada adalah komitmen. Komitmen konkret negara-negara peserta bagaimana memajukan ocean, bagaimana melindungi ocean, bagaimana meng-address isu yang terkait dengan ocean. Jadi, sekali lagi, another keywords dalam komitmen konkret,” terang Menteri Retno.
Pada OOC 2018 ini, panitia penyelenggara OOC telah melakukan review pada komitmen untuk melihat sejauh mana progres implementasi komitmen yang disampaikan pada OOC 2014-2017. Sebanyak 663 komitmen disampaikan oleh berbagai negara yang ditujukan pada enam bidang aksi. Dari komitmen yang terkumpul, baru 206 komitmen yang telah dianggap selesai. Namun, pelaporan penyelesaian implementasi komitmen dilakukan dengan self- reporting (pelaporan mandiri). Oleh karena itu, Indonesia akan mengadakan pertemuan khusus dengan penyelanggara OOC sebelumnya dan yang akan datang untuk membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemantauan implementasi komitmen di masing- masing negara.
Untuk memastikan komitmen ini dijalankan sebagaimana mestinya, dalam penyelenggaraan OOC 2018 ini akan dibuat sistem review mechanism. Hal ini untuk mengukur dan mengontrol sampai pada tahap mana komitmen-komitmen tersebut diimplementasikan. “Kita tidak mau lagi kalau konferensi ini cuma talking-talking only. Omong-omong saja, tapi tindakan konkretnya tidak ada. Delivery-nya mana? Our Ocean Conference ke-5 ini betul-betul men- tracking delivery. Anda dulu komitmen satu juta hektar misalnya. Indonesia ingin mencapai 20 juta hektar pada 2020. Sudah janji kita akan mengonservasi laut kita,” ungkap Menteri Susi.
Pemerintah juga berupaya untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan OOC. Hal ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan isu kelautan di Indonesia. Berkolaborasi dengan berbagai instansi, OOC telah melaksanakan serangkaian talkshow, Our Ocean Photo Competition, kolaborasi dengan Ubud Writers & Readers Festival, Our Ocean Film Festival, dan pada acara puncak akan dilaksanakan Indonesia beach clean up serentak dilaksanakan diseluruh Indonesia pada 28 Oktober 2018, pukul 06.00 WIB.
Melalui kolaborasi, Indonesia berkomitmen untuk memastikan kesuksesan penyelenggaraan OOC 2018 yang berfokus pada keberlanjutan ekologi dan pendekatan ekonomi untuk menjaga dan merestorasi laut, demi sumber daya laut yang berharga, pariwisata, nelayan, masyarakat pesisir, dan seluruh penduduk di dunia.
Bersama, kita akan membuat perbedaan dengan pilihan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, dan warisan yang kita tinggalkan, karena laut kita adalah warisan kita. Mari sukseskan Our Ocean Conference 2018!
Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 28, 2018 |
Gunung Mas, Sintang – Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos juga sebagai Ketua Perwakilan Sinode Umum wilayah Kabupaten Gunung Mas menghadiri kegiatan Pertemuan Raya I Kaum Bapak GKE se- Indonesia yang dilaksanakan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Petra Sintang, Sabtu (27/10/2018) pagi.
FOTO : Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos pakia batik ungu saat menghadiri pembukaan pertemuan raya kaum bapak, GKE se-Indonesia tahun 2018 di sintang, Sabtu (27/10/2018) pagi.
Dalam kegiatan ini dihadiri, yaitu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia Yasonna Laoly, S.H., M.Sc., M.Sc., Ph.D. yang secara lansung membuka kegiatan serta meresmikan pembangunan Gereja GKE Petra Sintang.
Turut hadir Ketua Sinode Umum GKE Pdt. Dr, Wardinan S. Limin, M.Th, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, SH, M.Hum, Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med.Ph, Ketua DPRD Kabupaten Sintang Jeffray Edward, SE, M.Si, Wakil Bupati Sintang, Drs. Askiman, MM, Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas Jaya S Monong, SE, M.Si, serta peserta pertemuan Raya I Bapak GKE se Indonesia tahun 2018.
Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly saat membuka pertemuan raya I kaum bapak GKE se-Indonesia yang ditandai dengan pemukulan gong (Foto:*#Is)
Pesan Menteri kepada kaum bapak supaya bertumbuh dalam Tuhan, kalau bapak-bapak betul mengikuti ajaran Tuhan, maka keluarga akan tentram, gereja Negara akan semangkin damai. Oleh karena itu para kaum bapak ini, haruslah menjadi perintis melalui sikap teladan di dalam keluarga, masyarakat dan Negara.
“Kaum Bapak menjadi imam untuk menuntun kelurga untuk menjadi saksi Kristus dengan mengisi kehidupan pribadi keluarga berbangsa seturut dengan ajaran Tuhan Yesus serta menjadi printis setiap aspek kehidupan jemaat dan bermasyarakat terutama menjadi saksi Kristus sikap teladan keluarga dan masyarakat,” pesan Yasonna.
Wakil Bupati pakai batik ungu Foto bersama peserta, kaum Bapak dari Kabupaten Gunung Mas di depan gedung Gereja Petra Sintang.
Yasonna juga menyampaikan, Gereja membutuhkan orang-orang, produktif dan kreatif bukan orang-orang yang berpangku tangan lemah dan masa bodoh dengan keadaan sekitarnya dengan membiarkan Gereja digilas oleh tantangan jaman.
“Kita orang Indonesia, memang beragam jadi mari kita jadikan perbedaan-perbedaan ini sebagai perekat untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kuncinya adalah kita saling menghormati satu sama lain dan kita akan hidup dalam damai sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Sinode Umum GKE Pdt. Dr, Wardinan S. Limin, M.Th mengatakan, pertemuan Raya I Bapak GKE tahun 2018 ini, bukan hanya agenda Pertemuaan Raya Kaum Bapak GKE secara organisasi, tetapi juga merupakan momentum dalam kebersamaan Kaum Bapak GKE mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pemeliharaan, tuntutan, pertolongan dan berkatNya selama ini atas kehidupan kaum Bapak GKE.
“Ia Mengajak semua peserta Pertemuan Raya I Bapak GKE ini, agar sungguh-sungguh dapat memanfaatkan waktu yang pendek dan singkat ini secara maksimal untuk membicarakan, mendiskusikan, menyepakati dan akhirnya mengambil keputusan-keputusan penting dan strategis berkaitan dengan kegiatan kaum bapak GKE kedepan.
Kegiatan ini mengusung tema, “Allah mengangkat Kita dari Samudra Raya” (bdk. Mazmur 71 : 20) dengan sub tema, “Kaum bapak GKE Bertumbuh Dalam Tuhan Sehingga Ikut Memajukan Bangsa, Memelihara Lingkungan Hidup Sebagai Saksi Kristus’.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
