by Muhammad Fiqri Baihaqi | Aug 14, 2018 |
Gunung Mas – Saat memasuki jam kerja Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong dikejutkan dengan kue ulang tahun dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, dipimpin oleh Sekda Drs. Yansiterson, M.Si. ini menandakan usia beliau genap ke-56 tahun kegiatan berlangsung di ruang lobi lantai dasar kantor Bupati Gunung Mas, selasa (14/8/2018). Potongan kue pertama diberikan kepada Drs. Yansiterson, M.Si Sekda Gunung Mas, selanjutnaya diberikan kepada Asisten II Ir. Yohanes Tuah, M.Si, Staf Ahli Bupati Salampak Haris, S.Sos, Isaskar, S.H,M.Si Kadis Disdalduk-KB, seluruh Kabag dan Kasubag di lingkup Setda Gunung Mas.
“Pekerjaan rumah yang harus dikerjakan masih banyak. Harapannya, terus bisa bekerja keras membangun Gunung Mas diperiode terakhir saya memimpin Gunung Mas,” uncapnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sekda dan jajaranya, kepala prangkat daerah (PD) dan seluruh ASN yang selama ini, telah mendukung program kami sebagai Bupati Wakil Bupati Gunung Mas periode 2014-2019.
“Bupati Drs. Arton S. Dohong mengungkapakan, permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas terdapat kekeliruan atau perkataan yang kurang berkenan kepada ASN dan masyarakat saya meminta maaf yang sebesar-besarnaya,” ungkapnya.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Aug 14, 2018 |
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 176,3 triliun, mengalami peningkatan sebesar 3,1% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 (sebesar Rp 170,9 triliun). Realisasi investasi tersebut menyerap 289.843 Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan realisasi investasi PMDN dan PMA selama Januari – Juni tahun 2018 mencapai angka Rp 361,6 triliun. Terlihat kecenderungan terjadinya perlambatan pertumbuhan realisasi investasi menjadi 3,1% (triwulan II tahun 2018 dibanding triwulan II tahun 2017), dari sebelumnya 11,8% (triwulan I tahun 2018 dibanding triwulan I tahun 2017) dan 12,7% (triwulan II tahun 2017 dibanding triwulan II tahun 2016).
“Ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan realisasi investasi triwulan kedua ini dibandingkan dengan triwulan pertama 2018. Harus diakui bahwa gejolak kurs rupiah dan perang dagang Amerika Serikat dengan China telah berdampak pada perlambatan laju investasi. Selain itu, kita juga telah memasuki tahun politik yang akan berlanjut sampai tahun depan. Di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, investasi kelihatannya cenderung melambat dan para investor bersifat wait and see”, demikian kata Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 14 Agustus 2018.
Selama Triwulan II Tahun 2018, realisasi PMDN sebesar Rp 80,6 triliun, naik 32,1% dari Rp 61,0 triliun pada periode yang sama tahun 2017, dan PMA sebesar Rp 95,7 triliun, turun 12,9% dari Rp 109,9 triliun pada periode yang sama tahun 2017.
BKPM juga mencatat realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 29,9 triliun, 16,9 %); Jawa Barat (Rp 22,2 triliun, 12,6%); Jawa Timur (Rp 16,0 triliun, 9,1%); Banten (Rp 14,4 triliun, 8,2%); dan Kalimantan Timur (Rp 13,8 triliun, 7,8%).
Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Pertambangan (Rp 28,2 triliun, 16,0%); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 25,6 triliun, 14,6%); Listrik, Gas, dan Air (Rp 20,8 triliun, 11,8%); Industri Makanan (Rp 17,2 triliun, 9,8%); dan Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp 15,8 triliun, 8,9%);
Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,4 miliar, 33,5%); Jepang (US$ 1,0 miliar, 14,4%); R.R. Tiongkok (US$ 0,7 miliar, 9,4%); Hong Kong, RRT (US$ 0,6 miliar, 8,2%) dan Malaysia (US$ 0,4 miliar, 5,3 %).
Thomas Lembong menambahkan, “Pemerintah akan memastikan bahwa berbagai kemudahan dan penyederhanaan prosedur bagi kegiatan investasi yang sudah dikeluarkan Pemerintah, baik melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri/Lembaga terkait, berjalan dengan baik yang dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Untuk itu Pemerintah akan selalu membuka diri terhadap berbagai usaha-usaha perbaikan/penyempurnaan apabila para pelaku usaha masih menemui kendala dan hambatan di lapangan. Koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga akan lebih ditingkatkan untuk lebih mendorong terjadinya peningkatan realisasi investasi di masa mendatang.”
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Azhar Lubis menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan II Tahun 2018 mencapai 289.843 orang dengan rincian sebanyak 133.602 pada proyek PMDN dan sebanyak 156.241 orang pada proyek PMA. Ia juga menjelaskan tentang sebaran investasi di luar Jawa tercatat sebesar Rp 81,9 triliun atau setara dengan 46,5% dari total investasi Triwulan II Tahun 2018.
“Meskipun pertumbuhan investasi melambat, investasi tetap masih dapat menyerap Tenaga Kerja Indonesia langsung yang cukup besar. Di sisi lain, banyak terbuka peluang-peluang usaha yang dapat juga menyerap banyak TKI sebagai akibat dari adanya kegiatan investasi di suatu daerah (multiplier effect). Penyerapan TKI ini sesungguhnya dipahami bahwa peluang bagi tenaga kerja terampil di Indonesia juga semakin terbuka lebar dengan masuknya kegiatan investasi yang juga cenderung menggunakan teknologi terkini,” demikian penjelasan dari Azhar Lubis.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Aug 14, 2018 |
Senja 11 Agustus 2018 menjadi saksi sejarah di sebuah wilayah pedalaman Papua, tepatnya Distrik Puldama, Kabupaten Yahukimo. Tak seperti malam-malam sebelumnya, cahaya lampu menghiasi Honai-honai tempat tinggal warga, memendarkan cahaya di langit Puldama. Setelah 73 tahun hidup dalam gelap, warga Puldama kini bisa merdeka, dapat menikmati terang di waktu malam berkat hadirnya 1.085 paket Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di wilayah mereka.
Distrik Puldama merupakan salah satu wilayah yang berada di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang menjadi prioritas pembagian program LTSHE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mengandalkan jalur udara untuk transportasi dan logistik, LTSHE pun dikirimkan bertahap ke wilayah yang terdiri dari 8 kampung tersebut, Kampung Puldama, Bako, Semlu, Kasen, Baro, Balsek, Eskok, dan Pamek.
Masing-masing kampung dipisahkan oleh bukit atau jurang, dengan akses menuju dan keluar distrik melalui landasan pesawat kecil (air strip) sepanjang 600 meter yang berada di Kampung Puldama. Belum ada akses jalan darat yang menghubungkan pusat Kabupaten Yahukimo dengan Distrik Puldama. Hanya ada jalan setapak melalui hutan dan jurang yang ditempuh selama kurang lebih 2 hari berjalan kaki.
Dari Kampung Puldama, warga yang menerima LTSHE memanggul paket berisikan panel surya, 4 lampu LED, kabel/hub, USB charger, dan tiang penyangga menuju Honai mereka masing-masing. Ada kampung yang berjarak 2 kilometer, ada pula kampung terjauh di balik pegunungan yang berjarak lebih dari 15 kilometer.
Di Kampung Kasen, Rimba Kuebu (19 tahun), memasang LTSHE dibantu teknisi pemasang LTSHE dan warga kampungnya. Sekitar 30 Honai di Kampung Kosen malam itu terang benderang. Tak hanya terang, Rimba berharap, hadirnya LTSHE juga turut meningkatkan kesehatan warga Puldama.
“Dulu kami banyak kena sakit pernafasan, mungkin karena tiap malam kami tinggal di Honai toh, kena asap api, biar hangat dan terang. Sekarang sudah ada lampu, bisa jauh-jauh dari api, tidak banyak sakit lagi,” ungkap Bapak beranak satu tersebut saat ditemui malam itu (11/8) di Honai-nya.
Hal ini juga diungkapkan Kepala Puskesmas Puldama, Yakobus Simalya (31 tahun) yang siang itu sempat membantu tetangganya di Kampung Bako memasang LTSHE. “Di sini paling banyak penyakit ISPA, insfeksi saluran pernafasan atas, juga asma, jadi itu kami prediksi karena di Honai dapur itu sangat dekat dengan tempat tidur, mereka hirup asap dari api, ditambah warga sini sering naik turun gunung dengan beban yang cukup berat, udara juga dingin, banyak asma. Jadi sekarang semoga warga bisa lebih sehat ada pembagian lampu (LTSHE) ini, bisa terpisah jauh dapur dengan lampu dan tempat tidur, asap berkurang toh,” ujarnya.
Tak hanya itu, Yakobus berharap hadirnya LTSHE ini akan menjadikan anak-anak juga bisa belajar di Honai mereka saat malam. “Di sini tidak ada anak belajar malam, karena gelap. Sekarang mereka bisa belajar, semoga bisa semakin pintar, bisa lanjut ke sekolah tinggi,” ungkap lulusan D3 Kesehatan dari Sekolah Tinggi di Jayapura itu.
Di Distrik Puldama hanya terdapat 1 Sekolah Dasar Inpres yang menampung lebih dari 600 siswa. SD ini diampu seorang Kepala Sekolah dan 4 orang guru bantu . Untuk melanjutkan ke SMP, anak-anak harus pergi ke Dekai, ibukota Kabupaten Yahukimo, atau ke Wamena dan yang ditempuh melalui perjalanan udara.
Pedalaman Papua Jadi Prioritas
Deretan pegunungan di Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua dengan akses yang sulit untuk dijangkau, Puldama salah satunya.
Berdasarkan letak geografisnya, Yahukimo termasuk daerah tertinggal dengan medan yang sulit dijangkau dan belum teraliri listrik. Oleh karenanya, Yahukimo menjadi salah satu titik prioritas penerima manfaat dari program LTSHE yang dicanangkan Pemerintah sejak tahun 2017 tersebut.
Pada tahun ini Kementerian ESDM menargetkan 175 ribu unit LTSHE dibagikan, menyasar ke 15 provinsi di daerah yang terisolir dan sulit dijangkau jaringan PLN. APBN yang dialokasikan sekitar Rp600 miliar. “Tahun ini lebih dari 175 ribu rumah kita bagikan LTSHE. Tahun depan 150 ribu lagi, kalau bisa ajukan sesegera mungkin, tapi mohon dirawat,” ungkap Menteri ESDM dalam kunjungan kerja ke Jambi (7/8).
Program LTSHE merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses energi sebagai upaya mewujudkan energi berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menteri Jonan berharap melalui penerangan listrik rumah akan mampu meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Tahun ini, alokasi LTSHE diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah Indonesia Timur yang Rasio Elektrifikasinya masih kurang. Untuk Papua sendiri (Provinsi Papua dan Papua Barat) mendapatkan alokasi LTSHE lebih dari 60 persen.
“Kami prioritaskan lebih dari 60 persen penerima LTSHE ada di tanah Papua. Untuk Distrik Puldama sendiri total ada 1085 paket, 1 paket itu untuk 1 keluarga. Sementara di seluruh kabupaten Yahukimo ada 46.398 unit dibagikan,” terang Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Dadan Kusdiana dalam sambutannya sesaat sebelum pemasangan LTSHE di Honai-honai milik warga Distrik Puldama, Yahukimo, Papua, Sabtu (11/8).
Dadan menyebutkan, saat ini Rasio Elektrifikasi Provinsi Papua baru mencapai 72,04%, masih di bawah rasio elektrifikasi nasional yang per Juni 2018 telah mencapai 97,13%, meskipun masih ada yang lebih rendah, yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan rasio elektrifikasi 60,82%.
Menyoal sumbangan LTSHE pada rasio elektrifikasi, dari total 97,13% rasio elektrifikasi nasional, PLN berkontribusi 94,65%, sementara non PLN (pembangkit off grid) menyumbang 2,36%, sisanya dari LTSHE sebesar 0,12%.
LTSHE sendiri program terobosan Pemerintah dalam menerangi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik khususnya pada desa-desa yang masih gelap gulita, yang jumlahnya mencapai lebih dari 2.500 desa di seluruh Indonesia.
Paket LTSHE akan dibagikan kepada penerima manfaat yang berada di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir dan pulau terdepan atau jauh dari jangkauan PLN. Hal ini merupakan perwujudan dari Nawacita Jokowi-JK khususnya Nawacita ke-3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
#PuldamaTerang
Tim Komunikasi ESDM dan Kementerian Kominfo
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Aug 13, 2018 |
Gunung Mas – Indonesia sebentar lagi hanya menghitung hari dimana akan memperingati hari lahirnya NKRI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 2018. Polres Gunung Mas bersama Jajarannya dan warga setempat, menyambut kemerdekaan dengan cara yang unik, yaitu mengibarkan bendera merah putih yang membentang menyebrangi sungai kahayan, tepatnya di taman kota kuala kurun Kabupaten Gunung Mas, senin (13/8/2018).
Pengibaran bendera Merah Putih ini bertujuan untuk saling gotong royong antara kepolisian RI, TNI, Pemerintah Kota dan warga masyarakat Gunung Mas untuk memperingati kemerdekaan dengan cara lain yang berbeda. Sebelum melakukan pengibaran bendera di sungai Kahayan pihak kepolisian dan warga Gunung Mas, melakukan proses membawa bendera sang saka Merah Putih menuju lokasi pengibaran yaitu daerah sungai Kahayan, mulai dari titik taman kota kuala kurun.
Bendera yang dikibarkan berukuran besar sepanjang 120 meter dan lebar 50 centimeter .untuk bisa mencapai seberang sungai Kahayan. bendera besar ini dibentangkan bersama – sama oleh Anggota POLRI, TNI, warga setempat dan pelajar SMU/ SLTP.
Pengibaran bendera di sungai Kahayan ini melibatkan Pemerintah Gunung Mas, tokoh masyarakat dan warga yang ikut serta dalam hal mengerti akan arti cinta bangsa dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kehidupan berbangsa.
Perayaan seperti ini harus dijaga agar nanti para penerus tahu akan bagaimana nenek moyang kita merebut dan mempertahankan NKRI lewat perayaan, seperti ada cerita dan makna yang diharapkan bisa lebih mencintai bangsa dan Negara.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Aug 13, 2018 |
Gunung Mas – Pemkab Gunung Mas (Gumas) melalui Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat koordinasi CSR (Corporate Social Responcibility) Soal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di ruang rapat lantai I kantor Bupati, senin (13/8/2018) pagi.
Turut hadir Asisten II Ir. Yohanes Tuah, M.Si, Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Drs. Salampak, M.Si perwakilan dari SOPD terkait serta BPS/ Perusahaan Mitra yang telah menandatangan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Rapat koordinasi CSR (corporate social responcibility Soal Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) tersebut dipimpin lansung oleh Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si.
“Sekda mengatakan saya mengucapkan terimakasih bahwa dari teman-teman yang di undang hari ini tetap berkomitmen, dengan MoU yang sudah ditanda tangan, kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati yang tertuju kepada, tiga prangkat daerah dan delapan perusahaan kalau yang sudah dilaksanakan, kami ucapkan terimakasih yang belum dilaksanakan segera ditindaklanjuti koordinasi dengan prangkat daerah terkait,” ungkap Drs. Yansiterson. Durasi waktunya berakhir 21 desember 2018, untuk memudahkan koordinasi, konsultasi dan konfirmasi antara teman-teman perusahaan dengan prangkat daerah terkait, pailing tidak hari ini.
Saya minta teman-teman dari perusahaan sejak hari ini, segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti kegiatan yang sudah disepakati, untuk segera dilaksanakan dalam pertemuan-pertemuan berikut yang terprogram oleh forum, saya melihat ada progress setelah hari ini masing prangkat daerah dan masing-masing perusahaan.
“Ia mengungkapkan, saat ini baru ada dua perusahaan mitra yang melaksanakan kegiatan yaitu PT. Archipelago Abdi (PT.AT) dan PT. Kalimantan Harapan Sawit (PT.KHS) terkonfirmasi oleh SOPD mitra dan sudah melaporkan hasil kegiatan triwulanya, dan masih ada enam kegiatan yang belum dilaksanakan,” tutup Sekda Gunung Mas.
Nama-nama SOPD dan Perusahaan PBS yang bermitra, Dinas Pendidikan Kebudayaan dengan PT. Archipelaga, PT. Kalimantan, PT. Berkala, PT. Jaya Jadi jangka waktu MOU 21 Desember 2017-21 Desember 2018. Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas bermitra PT. Taiyoung Engreen (PT.TE), PT Dwima Grop (PT.EPI), 21 Desember 2017-21 Desember 2018. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bermitra dengan PT Bumi Agro Prima (PT.BAP) 21 Desember 2017-21 Desember 2018.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
