MMCGumas – Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar Malam Pisah Sambut Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Kegiatan dilaksanakan di Taman Kota Kuala Kurun, Selasa (31/12/24).
Penjabat (Pj) Bupati Gumas, Herson B. Aden, dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya telah berupaya untuk merealisasikan program pembangunan baik pembangunan dibidang infrastruktur maupun dibidang sosial ekonomi masyarakat. Adapun pembangunan yang dilakukan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan dan pemerataan infrastruktur disemua wilayah Kab. Gumas dapat membuat Kab. Gumas menjadi semakin lebih baik, bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.
“Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan beberapa pencapaian dan kegiatan selama saya menjabat sebagai Pj. Bupati Gumas, yaitu Penanganan Inflasi Kab. Gumas dengan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), bekerjasama dengan Perum Bulog di 12 Kecamatan serta melakukan pemantauan harga 11 Bahan Pokok Penting (Bapokting), sehingga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Gumas cenderung stabil. Dalam bidang pembangunan infrastruktur antara lain yaitu pembangunan jalan Dandang – Tajungan – Tumbang Ponyoi, pembangunan jalan Tumbang Marikoi – Tumbang Anoi – Tumbang Mahuroi dan Pemeliharaan rutin jalan,” jelasnya.
Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Gumas yang berlokasi di lantai 2 bangunan Pasar Baru Kuala Kurun pada tanggal 24 Juni 2024 oleh Kemenpan-RB, dengan rincian sebanyak 123 jenis layanan publik tersedia di Mal Pelayanan Publik Gumas dari 22 Instansi baik Instansi Pemkab Gumas, Instansi Vertikal maupun BUMN/BUMD. Mengatasi pengangguran di Kab. Gumas dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan, menyediakan program magang, mengadakan bursa kerja, bermitra dengan pemberi kerja dan mendorong sektor wirausaha di masyarakat.
“Melakukan penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan telah diterimanya secara simbolis dana alokasi insentif fiskal kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan kategori daerah berkinerja baik dalam upaya percepatan, penghapusan kemiskinan ekstrem Tahun 2024 di Gumas. Penurunan prevalensi stunting dari 35,9 % pada Tahun 2021 sehingga menempatkan Kab. Gumas tertinggi untuk kasus stunting di Kalimantan Tengah, tapi dengan kerja keras bersama berhasil diturunkan menjadi 17,9 pada Tahun 2022 berdasarkan hasil Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 dan kemudian pada Tahun 2023 menurun menjadi 12,9% berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan hasil timbang ukur intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2024 diperoleh prevalensi stunting yaitu 10,4%,” terangnya.
“Berdasarkan hasil pengolahan data dari BPS terdapat beberapa hal menggembirakan seperti Peningkatan Angka Harapan Hidup dari 70,72 pada tahun 2022 menjadi 70,96 pada Tahun 2023, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 73,43 pada Tahun 2022 meningkat menjadi 73,90 pada Tahun 2023. Peningkatan pendapatan perkapita yang diukur melalui pendekatan dengan pengeluaran perkapita dari angka 1,4 juta rupiah pada Tahun 2022 menjadi 1,5 juta rupiah pada Tahun 2023. Begitu pula dengan angka kemiskinan dimana terjadi penurunan dari angka 5,64 pada Tahun 2022 menjadi 5,47 pada Tahun 2023,” imbuhnya.
Dirinya mengatakan bahwa pembangunan yang telah dicapai tentunya tidak lepas dari semakin baiknya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Gumas, dimana Pemkab Gumas menerima Opini Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Semoga di tahun-tahun mendatang kita dapat menyatukan tekad membangun Gumas yang kita cintai ini, sehingga menjadi Kab. Gumas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri, tidak hanya menjadi angan-angan, tetapi dapat terwujud dan menjadi kenyataan atas pertolongan Tuhan. Semoga kerja keras dan usaha yang telah dilakukan selama Tahun 2024 dapat terus ditingkatkan serta kerjasama yang telah terjalin dengan baik dapat menjadi dasar dan landasan yang kuat bagi kita untuk terus membangun Kab. Gumas yang lebih baik pada tahun selanjutnya,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia kegiatan, Harpaseno, dalam laporannya mengatakan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut yaitu untuk terus meningkatkan kualitas persaudaraan demi terciptanya masyarakat kabupaten gunung mas yang rukun, damai, aman, tentram, adil sejahtera, dan bermartabat.
Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas dukungan dan kerjasama semua panitia penyelenggara dan berbagai pihak sehingga acara ini dapat terlaksana dan berlangsung dengan baik,” tutupnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut unsur Forkopimda atau yang mewakili, Sekda Gumas, Perwakilan DPRD Kab. Gumas, Pj. Ketua TP-PKK, Asisten di lingkup Setda Gumas, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal atau yang mewakili, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
MMCGumas – Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Naskah Akademis Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, bertempat di Aula Inspektorat, Kamis (19/12/2024).
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Satpol PP Gumas, Salampak Haris.
Dalam sambutannya, Salampak Haris menyampaikan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan peraturan daerah yang dapat menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat, dalam hal ini sebagai acuan dalam pembuatan produk hukum berupa Perda dan Perkada yang selama ini menjadi kendala bagi Satpol PP Kab. Gumas melaksanakan tupoksi yang diberikan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Dirinya menjelaskan, agar melalui FGD ini naskah akademis yang disusun dapat menjadi landasan hukum yang lebih baik dan aplikatif dalam mengatasi berbagai masalah terkait ketertiban umum di wilayah Kab. Gumas, sehingga hasil dari kegiatan FGD ini dapat menjadi acuan bagi Pemkab Gumas dalam menyusun Perda yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan FGD ini juga menjadi langkah awal dalam mewujudkan ketertiban umum yang lebih baik di Kab. Gumas.
“Saya minta kepada rekan-rekan SKPD dan seluruh undangan yang hadir dapat memberikan masukan yang berarti bagi penyempurnaan naskah akademis Perda ini, sehingga Perda dan Perkada dapat ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2025 agar menjadi pedoman bagi Pemda maupun masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kab. Gumas,” ucapnya.
Adapun selama kegiatan berlangsung, para peserta berdiskusi secara intensif mengenai substansi dari Perda yang akan diusulkan, dengan fokus pada pengaturan tentang ketertiban umum, pemeliharaan ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Beberapa topik yang dibahas meliputi pengawasan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta upaya pencegahan dari tindakan yang merugikan masyarakat.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Tenaga Ahli dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, perwakilan dari OPD terkait, Camat se-Kab. Gumas, Damang se-Kab. Gumas, serta tamu undangan lainnya.
MMCGumas – Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) meraih penghargaan TPK Hebat Terbaik Seri I Tahun 2024 Melalui TPK Kelurahan Tewah, adapun penghargaan tersebut langsung diberikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, bertempat di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Kab. Gumas sendiri menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tegah yang meraih penghargaan pada pergelaran tersebut.
“Peran ayah dalam pengasuhan tidak bisa hanya dibatasi pada pemberian nafkah, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan psikologis bagi anak,” ucap Wihaji.
Dirinya menyakini jika ada sentuhan psikis, hubungan antara orangtua dan anak akan lebih panjang, dimana dalam masyarakat modern, banyak keluarga yang menghadapi tantangan pengasuhan anak, terutama di kota besar, di mana kedua orangtua sering kali bekerja dan tidak memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian yang dibutuhkan oleh anak-anak.
Wihaji menjelaskan bahwa dirinya dengan lima kementerian lainnya telah menyiapkan daycare, untuk memastikan anak tetap mendapatkan perhatian walaupun kedua orangtuanya bekerja.
“Kolaborasi tersebut melibatkan Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker),” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan Wisuda Kerabat Tahun 2024 dan juga Penobatan Duta Gerakan Ayah Teladan kepada Pangdam XVII Cenderawasih.
MMCGumas – Kuala Kurun – Penjabat (Pj) Bupati Gunung Mas (Gumas), Herson B. Aden, menghadiri kegiatan Selebrasi Penyerahan Hasil Survei Kepatuhan Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2024, bertempat di Aula Jayang Tingang Lt. II Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (13/12/2024).
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Gumas meraih Predikat Zona Hijau dengan Kualitas Tinggi.
Plh. Asisten Pemkesra Setda Prov. Kalteng, Maskur, yang mewakili Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, mengatakan bahwa dirinya berterimakasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Ombudsman RI perwakilan Prov. Kalteng, sehingga penilaian kepatuhan pelayanan publik di Bumi Tambun Bungai tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.
“Alhamdulillah, Pemprov Kalteng berhasil meraih Predikat Zona Hijau dengan Opini Kualitas Tertinggi, dengan nilai 90,50, lebih baik dibanding hasil penilaian kepatuhan tahun 2023 yang di angka 86,6,” ucapnya
“Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah juga meningkat. Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Barat mampu mendapatkan Predikat Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi,” lanjutnya.
Kemudian, ada 9 Kabupaten memperoleh Predikat Zona Hijau Kualitas Tinggi, yakni Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Sukamara, Lamandau, Barito Utara, Katingan, dan Seruyan. Dan, hanya tinggal 3 Kabupaten dengan Predikat Zona Kuning Kualitas Sedang, yaitu Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Timur.
“Capaian baik tersebut tentunya mencerminkan tekad dan komitmen kita bersama, untuk terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik di Bumi Tambun Bungai,” ungkapnya.
Maskur juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta instansi vertikal, dengan pendampingan Ombudsman RI Perwakilan Kalteng, untuk terus berkolaborasi bersama memajukan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kalteng.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, menjelaskan bahwa pelayanan publik harus menyelenggarakan pelayanan prima atau service excelent, tidak merugikan pihak-pihak lainnya, bermanfaat untuk kebaikan dan inklusif masuk ke semua daerah 3 T, termasuk ke semua lapisan teman-teman disabilitas.
“Diharapkan kita bisa mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa. Dengan itu untuk pengawasan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan untuk pelayanan publik itu sendiri Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,” ucapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalteng, Pj. Bupati/Pj. Wali Kota, Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD Provinsi, Kabupaten/ Kota serta Unsur Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalteng.
MMCGumas – Kuala Kurun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menggelar kegiatan Safari Natal di Kecamatan Manuhing Raya yang dilaksanakan di Gereja Laetare Kelurahan Tehang, Rabu (11/12/2024).
Acara ini dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Gumas, Lurand.
Safari Natal yang digelar di Gereja tersebut bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama, sekaligus merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan penuh sukacita.
Vokal Grup
Dalam sambutannya, Lurand menyampaikan pesan damai dan berharap agar semangat Natal dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat di Kecamatan Manuhing Raya untuk terus menjaga keharmonisan dan toleransi antar umat beragama.
“Kita harus bersyukur bahwa dinamika kehidupan umat beragama di Kab. Gumas selama ini sangatlah terjaga dengan baik, harmonis dan sangat kondusif bagi pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan, saya berharap untuk masa-masa selanjutnya kondisi seperti ini akan semakin terjaga secara berkelanjutan” ujar Lurand.
Turut hadir sejumlah Pejabat Dilingkup Pemkab. Gumas
Acara dimulai dengan ibadah Natal yang diisi dengan pujian dan lagu-lagu rohani yang meriah, dengan diramaikan dengan berbagai penampilan dari anak-anak dan remaja setempat, yang semakin menambah suasana hangat dan penuh kebahagiaan.
Kegiatan Safari Natal di Gereja Laetare Tehang tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPRD Gumas, Camat Tehang, Siswanton, Lurah Tehang, Andilala, beberapa unsur Pimpinan Perangkat Daerah, sejumlah tokoh agama, Kepala Desa, serta warga setempat yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap acara tersebut. Dengan terselenggaranya acara tersebut, diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk menjaga keharmonisan sosial, serta mempererat tali persaudaraan antarumat beragama, demi terwujudnya Kab. Gumas yang lebih maju dan sejahtera.
MMCGumas – Kuala Kurun – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dalam hal ini diwakili oleh Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Champili, membuka kegiatan Gladi Pengujian Rencana Kontijensi Bencana Banjir Kabupaten Gunung Mas dan Lokakarya Konsultasi Publik Penetapan Akhir Rencana Penanggulangan Bencana (RBP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gumas bertempat di Aula Inspektorat, Rabu (11/12/2024).
Dalam sambutannya, Champili mengungkapkan perencanaan kontijensi adalah suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan yang tidak menentu dengan skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan serta sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.
Selain itu, perencanaan kontijensi yang tertuang dalam Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar, menegaskan bahwa perencanaan kontijensi sebagai kewajiban dalam standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah kabupaten/kota, sehingga hal ini merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah demi memastikan perlindungan warga dari bahaya.
Foto bersama
“Rencana kontijensi merupakan piranti dasar bagi BPBD dalam membangun koordinasi, komitmen, pengerahan sumber daya dan pemangku kepentingan demi pengurangan resiko dalam tangapan darurat yang lebih cepat,” ucapnya.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama Champili juga membuka kegiatan Lokakarya Konsultasi Publik Penetapan Akhir Bencana Penanggulangan Bencana (RBP) Kab. Gumas Tahun 2024, dalam pidatonya mengatakan dalam sistem perencanaan penanggulangan bencana sangat penting dilakukan sebagai landasan konseptual untuk perencanaan penanggulangan bencana secara spesifik.
“Kabupaten Gunung Mas sebagai pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu melakukan upaya terpadu melalui perencanaan penaggulangan bencana yang terukur,” ujar Champili.
Foto bersama
Lebih lanjut dirinya berharap hasil penanggulangan bencana ini dapat menjadi pedoman/rujukan bagi rencana-rencana terkait RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RPDAS (Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), RADAPI (Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim) dan juga pedoman penganggulangan Bencana di Gumas seperti : Rencana Teknis Pengurangan Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Kontijensi, Rencana Operasi Kedaruratan serta Rencana Pemulihan Pasca Bencana.
“Oleh sebab itu, pelaksanaan perencanaan penanggulangan bencana harus berdasarkan data dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” pungkasnya.
Acara dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan Perangkat Daerah serta perwakilan dari perangkat daerah terkait dan tamu undangan lainnya.
