oleh ISWANTO | Sep 28, 2018
Gunung Mas – Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kurun bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melaksanakan Pos Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posyandu PTM), Posyandu Lanjut Usia (Lansia), dan Konseling deteksi dini HIV/AIDS, TB Paru, Hepatitis pada ibu hamil, dan populasi beresiko.
Petugas Puskesmas Kurun Memeriksa Kesehatan Para Petugas Kebersihan, Kamis (27/9/2018) pagi.
“Ini merupakan pemeriksaan kesehatan yang perdana bagi petugas kebersihan. Hasilnya nanti akan dilaporkan kepada pihak DPU setempat,” ucap Kepala Puskesmas Kurun Vera Crista, Kamis (27/9) pagi.
Dalam pemeriksaan tersebut, kata dia, mereka mengecek kadar kolesterol, gula darah, dan asam urat. Dari hasil pemeriksaan, apabila kadarnya tinggi, maka akan dilakukan pengobatan. Selain itu, juga diambil sampel dahak untuk pemeriksaan TB Paru.
“Khusus TB Paru, pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan di Laboratorium Puskesmas Kurun. Jika terindikasi positif, maka akan diberikan pengobatan secara gratis, selama enam bulan,” ujarnya.
Dia menuturkan, untuk posyandu PTM dan Lansia, pemeriksaan kesehatan ini tidak hanya berakhir pada bulan ini. Namun, akan terus dilanjutkan selama tiga bulan berturut-turut, dimana pemeriksaannya setiap satu bulan sekali.
“Ini akan terus berjalan, sambil menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas (Kadis) PU tentang pembentukan kader. Jika sudah terbentuk, maka bisa kita lanjutkan untuk satu tahun mendatang,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPU Helie Gaman mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini berawal ketika adanya permohonan dari Puskesmas Kurun yang ingin mengecek kesehatan para petugas kebersihan.
“Total ada 88 orang petugas kebersihan yang dicek kesehatan. Kita sangat berterima kasih kepada Puskesmas Kurun, karena ini sangat membantu petugas kebersihan kita dalam mengecek sejak dini kesehatan mereka,” terangnya.
Nantinya, lanjut dia, ini tidak sampai disini saja. Hasil pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan akan diminta, dan menjadi bahan evaluasi penempatan kerja mereka selanjutnya.
“Misalnya, apabila ada petugas kebersihan yang memiliki potensi paru, maka yang bersangkutan akan kita hindarkan untuk menyapu jalan raya, karena bagaimanapun kita tetap memperhatikan kesehatan mereka,” tandasnya. (arm)
oleh ISWANTO | Sep 28, 2018
Gunung Mas – Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Rapat Pembahasan Draf Naskah Akademik dan Draf Raperda Perumahan dan Kawasan Pemukiman kegiatan rapat dilaksanakan di Aula Dinas Pekerjaan Umum, Jumat (28/9/2018) pagi.
Dalam rapat tersebut turut hadir, tenaga Ahli Hukum dari LPPM Unvarsitas Palangka Raya Aristo, SH, MH, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Tri Hendramaji, ST, dari Dinas Pekerjaan Umum, Anggota Pokja PKP Beben Martinus ST, ASN Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, serta OPD terkait lainnya.
FOTO // Pembahasan Draf Naskah Akademik dan Draf Raperda Perumahan di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, Jumat (28/9/2019).
Disamapiakan sebagai awal uraian pembukaan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Tri Hendramaji, ST mengatakan, dalam rangka rapat pembahasan Awal Draf Naskah dan Draf Akademik dan Rencana Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Gunung Mas ini merupakan pertama kali dilakukan.
“Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka peningkatan dan pemerataan, kesejahteraan masyarakat, bahwa pertambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan yang memadai untuk masyarakat sejahtera yang layak tempat tinggal. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka Negara wajib mendukung hal tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang bahwa setiap Kabupaten wajib mempunyai Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman, ini merupakan acuan dan landasan,” kata Tri Hendramaji, ST.
Dalam Sambutan tertulis Ketua Pokja PKP Kabupaten Gunung Mas Drs. Salampak, M.Si yang dibacakan oleh Anggota Pokja PKP Beben Martinus, ST mengatakan, penting dipahami bahwa Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunung Mas nantinya yang akan mengatur tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang ada.
“Proses Penyusunan Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari tahapan persiapan, tahapan identifikasi, konsultasi dan pengumpulan data, tahapan penyusunan Draf Naskah Akademik dan Draf rancangan Perda, tahapan pembahasan revisi dan finalisasi serta tahapan penyusunan laporan akhir yang nanti akan dipaparkan oleh Lembaga Peniliti dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Palangka Rayasebagai tenaga ahli,” jelasnya.
Peran Pokja PKP dalam penyusunan Raperda Perumahan dan Kawasan Permukiman partisipatif adalah melakukan pendekatan dengan melibatkan para pemaku kepentingan dalam seluruh proses hingga penyusunan yakni dengan memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran berdasarkan isu-isu riil yang dilihat dan dialami sebagai tantangan yang harus dihadapi.
“Saya mengharapkan peran serta dan kerja sama yang baik seluruh anggota Pokja PKP Kabupaten dalam melaksanakan pendampingan proses penyusunan Raperda Perumahan dan Permukiman sehingga Kabupaten Gunung Mas menghasilakan dokumen Raperda Perumahan dan Kawasan Permu
