oleh ISWANTO | Sep 27, 2018
Gunung Mas – Dengan menggunakan dana bantuan dari pihak ketiga dan APBD Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) akan membenahi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun, sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
”Pemkab bersama seluruh komponen RSUD Kuala Kurun telah sepakat untuk berkomitmen membenahi sarana dan prasarana yang ada, serta menambah bangunan untuk ruang rawat inap. Mudah-mudahan pembangunannya mulai bisa mulai dilakukan pada akhir tahun 2018 mendatang,” ucap Bupati Gumas Arton S Dohong usai meninjau BLUD RSUD Kuala Kurun, Rabu (26/9) siang.
Terlebih, lanjut dia, RSUD Kuala Kurun sekarang ini sudah naik menjadi tipe C. Dengan demikian, tentunya harus ditunjang dengan tuntutan tugas tanggung jawab dan kewajiban, dalam memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Foto : Tinjau Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong (Pakai topi) meninjau Lokasi pembangunan gedung baru BLUD RSUD Kuala Kurun, Rabu (26/9/2018).
”Kenaikan tipe tersebut, juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat kita,” tegasnya.
Berdasarkan peninjauan yang dilakukan, memang banyak yang perlu dibenahi, seperti saluran drainase, pembenahan selasar rumah sakit, dan penambahan ruangan rawat inap untuk pasien. Apa yang dilihat pun sesuai dengan yang dikeluhkan oleh pihak RSUD.
”Kita pun meminta kepada pihak RSUD untuk bekerja bersama-sama. Sampaikan semua persoalan, sehingga nanti akan kita bahas satu per satu. Mana yang menjadi prioritas untuk kita tangani tahun 2019,” tegasnya.
Dalam rencana pembenahan RSUD tersebut, kata dia, awalnya berdasarkan luasan, jenis, dan tipe peralatan, dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp 24 miliar. Namun setelah melihat kesulitan yang dihadapi pihak ketiga, terutama para pengusaha, maka rancangannya pun diubah, sehingga diperkirakan menggunakan dana Rp 19 miliar lebih.
”Kita berharap rancangan yang sudah diubah ini sudah final dan tidak berubah lagi, sehingga pada akhir 2018 sudah bisa segera dibangun. Pada tahun 2019 juga nanti, ada dana dari APBD untuk pembenahan RSUD tersebut,” tandasnya. (arm)
oleh Zhevri Eraldy | Sep 26, 2018
Gunung Mas – Badan Perencanaan, Pelatihan dan Pengembangan Daerah melalui Bidang Ekonomi menggelar pelatihan Monitoring Program CSR (Corporate Social Responsibility) dengan menghadirkan 30 perusahaan besar swasta (PBS) di Aula Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kuala Kurun, Selasa (25/09/2018) pagi.
Turut hadir Asisten III Agung, SE, Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan program CSR, Camat Kurun Hoten, SE, yayasan Tambuhak Sinta selaku kontributor kegiatan dan PT. Kalimantan Hamparan Sawit sebagai salah satu sponsor kegiatan, Kepala BP3D Kabupaten Gunung Mas Drs. Salampak, M.Si, Ibu Adjarani Djandam selaku nara sumber dari PT. Halmahera Minerals/Newcrest Ltd di Maluku Utara, serta undangan lainnya.
Penyusunan program CSR bagi Perusahaan merupakan langkah penting agar tujuan dan sasaran CSR sesuai dengan peruntukannya. Salah satu fokus dalam program CSR adalah keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin khususnya yang berada di ring 1 sekitar perusahaan dan wilayah dimana perusahaan berada.
Dalam laporan ketua panitia Kepala BP3D Drs. Salampak, M.Si menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini, “kita bisa menambah pengetahuan tentang membangun relasi yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan melalui program pemberdayaan dan meningkatkan pengetahuan peserta tentang metode outcome Mapping khusus bagian monitoring program sebagai metode yang bisa digunakan perusahaan besar swasta (PBS) di industry ekstraktif ” ucapnya.
Wakil Bupati Rony Karlos, S.Sos saat membacakan sambutan tertulis Bupati Gunung Mas mengatakan, sesuai dengan konsep tata kelola CSR yang lebih baik di Gunung Mas, maka ada tiga aspek tata kelola yang akan berjalan dengan baik yakni;
Pertama Pengembangan kognitif untuk aparatur pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dengan berbagai skema penguatan, kedua Pengembangan Forum Koordinasi CSR sebagai media koordinasi dan advokasi, ketiga integrasi program CSR dengan Pemerintah untuk akselerasi pencapaian target target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) khususnya diranah promosi, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.
“Dengan pelatihan ini dilakukan untuk mitra perusahaan besar swasta dari industry ekstraktif untuk monitoring program CSR dengan menggunakan metode outcome mapping, mengingat pada umumnya program CSR di Kabupaten Gunung Mas bersifat philanthropy atau sumbangan, maka baru sejumlah perusahaan besar swasta dapat melakukan program CSR yang bersifat pemberdayaan” ucap Rony Karlos, S.Sos dalam sambutannya.
Press Rerease Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
oleh ISWANTO | Sep 25, 2018
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menugaskan Pejabat Eselon II Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengikuti, pelaksanaan uji kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai arahan Menteri PAN-RB.
Yang mengikuti Assesment tersebut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, kegiatan digelar di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada tanggal 24-26 September 2018.
Pejabat Eselon II yang mengikuti Assesment tersebut yaitu, Isaskar, SH., M.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Drs. Sahidun Sekretaris DPRD, Drs. Budhy Kepala Dinas Sosial, Ir. Kardinal Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Drs. Tasa Torang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Yemmie, SE Kepala Dinas Perhubungan, Yulius Agau, S.Sos Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs. Lurand Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Kegiatan Assesment tersebut didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si yang diikuti oleh 8 orang Pejabat Eselon II.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
oleh ISWANTO | Sep 24, 2018
Gunung Mas – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (KPU) menggelar rapat Koordinasidinasi Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Evaluasi Pilkada tahun 2018 kegiatan dilaksanakan di ruang rapat lantai I kantor Bupati Gunung Mas, Senin (24/9/2018).
Rapat dimaksud dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Guning Mas Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Salampak Haris, S.Sos, Mec.Dev, juga dihadiri yang mewakili Ketua DPRD Untung Bangas, Ketua KPU Setepenso, Anggota Komisioner KPU, Banwaslu, Kepala OPD terkait, Camat se Kabupaten Gunung Mas, serta undangan lainnya.
Ketua KPU Stepenson Mengatakan rapat koordinasi ini, dibahas berbagai hal terkait persiapan pemilu 2019. Dengan harapan pemilu di Kabupaten Gunung Mas dapat terlaksana dengan aman tertib dan lancar.
“Menurut Stepenson, pihaknya juga mengevaluasi pilkada yang telah dilaksanakan. Sehingga berbagai kekurangan saat pilkada dapat menjadi bahan perbaikan ke depan. Masukan maupun saran akan kami tampung semua dan menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggaraan pemilu,” kata Setepenson.
Dalam sambutan Salampak Haris, S.Sos, Mec.Dev mengatakan, terkait dengan pemilihan Kepala daerah serentak, dibeberapa daerah di Indonesia termasuk Kabupten Gunung Mas sekarang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas, pasangan kepala daerah yang terpilih tinggal menungggu jadwal pelantikan saja, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
“Dan untuk hari ini, diadakan pelatikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota se Kalimatan Tengah diluar dari Kabupaten Gunug Mas, untuk Bupati Gunung Mas terpilih pelantikan di jadwalkan pada tahun 2019 yang akan datang,” ungkap Salampak Haris.
Menurut Salampak Haris, berkaitan dengan anggran pada saat pilkada 2018 berjalan dengan baik dan Pemerintah dalam hal ini memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, dalam penyelenggaraan pilkada dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tahapan-tahapan.
“Kita bersama-sama menyadari, memiliki peran yang sama untuk sukses Pilkada Serentak 2018 dan sukses pileg, pilpres pada 2019 nanti. Dan ada dari segi kelemahan kita terutama dari segi Sumber daya manusia pelaksana baik itu di tingkat TPS, PPS, KPPS, PPK dan Sekretariat KPU mungkin perlu kita pikirkan juga berkaitan dengan sumber daya manusia terutama di tataran bawah di TPS,” tandas Salampak Haris, S.Sos, Mec.Dev.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
oleh ISWANTO | Sep 24, 2018
Gunung mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa gelar sosialisasi P2KTD dan Rakor inovasi kabupaten ( TIK ) program inovasi desa ( PID ), kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah ( BP3D ), Senin (24/09/2018) pagi.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten III Setda Gumas Agung, SE yang dihadiri oleh Kepala OPD terkait, ketua panitia Jepin, SE., M.Si, Narasumber Edi Surya Candra, Tenaga Ahli Madya Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Inovasi Desa, Ketua Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) se Kabupaten Gunung Mas, serta undangan lainnya.
Dalam laporan ketua panitia Japin, SE., M.Si menyampaikan, maksud dan tujuan kegiatan yakni meningkatkan kualitas penggunaan dana desa dan penguatan kapasitas sumber daya manusia terutama aparatur desa dalam kemampuan tatakelola desa. Disamping itu juga untuk membentuk panitia BID (Bursa inovasi desa), pembentukan panitia pelatihan TPID dan simulasi atau praktek BID ucap Drs. Jepin
Sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan Asisten III Setda Gunung Mas (Gumas) mengatakan, untuk program inovasi desa diharapkan dapat menjawab kebutuhan desa desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, dan merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan dan solusi inovatif untuk menggunakan dana desa secara tepat dan seefektif mungkin.
“Melalui pelaksanaan program inovasi desa akan menerima mamfaat antara lain, fasilitas dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan desa lainnya, dan desa dapat memamfaatkan jasa layanan teknis untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa, setelah itu desa dapat memperoleh kesempatan dan akses untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya,” kata Agung, SE.
Press Realis Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
