oleh ISWANTO | Jan 31, 2020
Sekda Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si duduk ditengah didampingi Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sugiarto ujung kanan Perwakilan dari Tim Pemeriksa BPK RI Kalteng, Noor Fithriani ujung kiri, Jumat (31/1/2020) pagi.
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menggelar rapat dengan tim Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atas LKPD Tahun 2019, yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Penatusahaan Keuangan, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan.
Ratusan Parangka daerah dengan tim Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terkait dengan LKPD 2019
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si memimpin rapat tersebut didampingi Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sugiarto, Perwakilan dari Tim Pemeriksa BPK RI Kalteng Noor Fithriani, Sigit Wahyudi, Mangiring Silalahi, dan David Fernando Napitulu bertempat di GPU Damang Batu Kuala Kurun, Jumat (31/1/2020) pagi.
“Dalam sambutannya Sekda Kabupaten Gumas mengatakan, terkait dengan perjalan dinas baik itu yang dilakukan bulan Desember 2019 yang lalu supaya disampaikan segera rekap yang diminta oleh Tim Pemeriksa BPK RI karena sampai hari ini baru tiga Perangkat Daerah yang menyampaikan rekap perjalanan dinasnya,” ungkap Yansiterson.
Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sugiarto, menerangkan, ada beberapa Perangkat Daerah yang belum selesai entry data pengadaan belanja modal atau aset tetap diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kehutanan dan Pertahanan, Dinas Pariwisata pemuda dan Olah Raga, Dinas Tarnsmigrasi dan Tenaga Kerja dan UKM, Rumah Sakit Umum Derah Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Barat dan Kecamatan Manuhing Raya.
Secara khusus kepada ketua tim BPK RI Perwakilan Kalteng yang sudah datang dalam pertemuan ini, mari kita layani dengan semaksimal mungkin karena laporan keuangan Perangkat Daerah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
“Kami sampaikan tahun 2020 atas laporan SPPD masing-masing Perangkat Daerah tidak lagi disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, tetapi diproses ditingkat Perangkat Daerah masing-masing,” pungkasnya.
oleh ISWANTO | Jan 31, 2020
Gunung Mas – Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas), Efrensia LP Umbing menerima kunjungan kerja (kunker) rombongan komisi satu DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pertemuan digelar di ruang rapat lantai satu kantor Bupati Gumas, Kamis (30/01/2020).
Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia LP Umbing menerima Komisi I DPRD Provinsi Kalteng, Kamis (30/1/2-2020).
Pada pertemuan itu, Efrensia LP Umbing menjelaskan visi misi dan 3 program prioritas Bupati Jaya Samaya Monong dan dirinya selama lima tahun.
“Tiga program prioritas pembangunan kami (Jaya-Efrensia), yakni smart tourism atau pariwisata, smart human resources atau sumber daya manusia dan smart farming atau pertanian,” katanya.
Dia menyatakan, Smart merupakan akronim dari specific, measured atau terukur, available atau dapat dilaksanakan, realikstic atau realistis, dan timely atau tepat waktu.
Lanjut dia menjelaskan visi mereka, yaitu terwujudnya Kabupaten Gumas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri atau berjuang bersama.
“Misi pertama Pak Bupati dan saya adalah meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proporsional. Kedua, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ketiga, meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. Keempat, mempercepat reformasi birokrasi. Kelima, penegakkan dan jaminan kepastian hukum atau law enforcement,” ucapnya.
Misi keenam, lanjut dia, mengembangkan nilai-nilai budaya san kearifan lokal. Ketujuh, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, dan kedelapan memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam kerangka NKRI.
Rombongan komisi satu yang dipimpin Yohanes Freddy Ering dengan anggota H Muhajirin, Sirajul Rahman, Sinar Kamala, Irawati, Toga H Nadaek, Sugiyarto, Ferry Khaidir, Hj Rusita Irma dan Awongganda W Linjar dalam rangka meninjau administrasi kependudukan, seperti progres perekaman e-KTP, pelaksanaan program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), operasional kantor UPT-PPD/kantor bersama SAMSAT di Kuala Kurun, dan operasional kantor cabang PT Bank Kalteng di Kuala Kurun.
Pertemuan dihadiri Waket DPRD Binartha dan Anggota DPRD Pebrianto, Asisten, Staf Ahli Bupati Kadisdukcapi, Plt Kadispenda, Kabag Pemerintahan, UPT-PPD SAMSAT Kuala Kurun, Pimpinan Cabang Bank Kalteng Kuala Kurun Empas S Umar, Kadinkes, Kadisdalduk KB/PP/PA, Camat Kurun, dan pimpinan OPD lainnya serta sejumlah pejabat eselon III dan IV.
Usai pertemuan, dilanjutkan peninjauan ke kantor SAMSAT Kuala Kurun, kantor cabang Bank Kalteng Kuala Kurun, Disdukcapil dan OPD lainnya.
oleh ISWANTO | Jan 31, 2020
Gunung Mas – Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong melantik 12 orang Pejabat Struktural Kecamatan Manuhing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Usai Pelantikan Pejabat Struktural Kecamatan Manuhing berfoto bersama Bupati Gunung Mas dan Wakil Bupati Gunung Mas, Kamis (30/1/2020).
Pelantikan tersebut di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas Jalan Pangeran Diponegoro, Kamis (30/1/2020).
Dihadiri Wabup Efrensia LP Umbing, Ketua DPRD Akerman Sahidar, Waket DPRD Binartha dan anggota DPRD Pebrianto, Kapolres AKBP Rudi Asriman S,IK, Pabung 1016/PLK Mayor Infanteri Wiyanto, Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Sekwan, dan beberapa pejabat eselon III dan IV.
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong mengatakan, pelantikan pada hari ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan yang lowong, pejabat yang menduduki jabatan telah memasuki masa pensiun atau purna tugas, juga dilakukan mutasi yang bersifat promosi dan atau mutasi.
“Kegiatan pelantikan dan mutasi jajaran pejabat setiap instansi pemerintah adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karir pegawai,” ujarnya.
Dia menambahkan, permasalahan pokok di bidang kepegawaian sekaligus merupakan tantangan yang harus kita hadapi adalah alokasi dan distribusi PNS yang belum seimbang dan merata secara kuantitas maupun kualitas.
Kenapa ada permasalahan karena masih rendahnya produktivitas PNS dan optimalnya pelayanan PNS kepada masyarakat.
Kepada saudara-saudara yang baru dilantik semoga dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab yang baru dan apabila terdapat kekosongan pada unit kerja saudara agar segera ditunjuk pelaksana tugas untuk melaksanakan pelayanan,” ungkapnya.
Landerson sebagai Camat Manuhing, Bambang Hari Mulyanto Sekretaris Kecamatan Manuhing, Eliab Kepala Seksi Ketrentraman Ketertiban Umum, Rike Kepala Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Desa, Mansuriadi Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ethy Trianae Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Sukmadady Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, Hernanto Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sementara, Gust Ray Novhanda sebagai Lurah Tumbang Talaken, Saduri Sekretaris Lurah, Heriyamin Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Hulden Kepala Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan.
oleh ISWANTO | Jan 30, 2020
Gunung Mas – Bereng Jun, 30 Januari 2020 – Pihak SMPN Satu Atap 1 Manuhing yang diwakili oleh Suriyanie, S.Pd selaku Kepala Sekolah, Sander selaku Ketua Komite, dan Tri Pradjaka selaku Guru melakukan audiensi ke Pemerintah Desa Bereng Jun untuk difasilitasi pertemuan dengan PT. MSAL. Pihak SMPN SATU ATAP 1 MANUHING memandang perlu dilakukan pertemuan dengan PT. MSAL guna mendukung kegiatan belajar mengajar mengingat banyak peserta didik yang orang tuanya bekerja di PT. MSAL.
“Dukungan yang kami harapkan adalah bantuan dana tambahan tambahan penghasilan guru-guru honorer di SMPN SATAP 1 MANUHING, mengingat sangat terbatasnya jumlah honor yang diterima selama ini”, tutur Suriyanie.
“Ke depan kami juga mengharapkan ada kerjasama yang baik antara SMPN SATU ATAP 1 MANUHING dengan PT. MSAL terkait penggunaan dana CSR guna memajukan pendidikan khususnya di Desa Bereng Jun, mengingat PT. MSAL Berada di wilayah Desa Bereng Jun”, tukas Sander.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Desa yang diwakili oleh Helgialto, S.Pi menyampaikan akan segera memfasilitasi pertemuan tersebut.
oleh ISWANTO | Jan 30, 2020
Gunung Mas – Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong mengumpulkan seluruh PNS yang Nonjob khusnya dari Eselon III dan IV di masing-masing Perangkat Daerah setelah dua pelantikan yang lalu, di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati.
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menyampaikan arahannya terkait Pejabat III dan IV yang nonjob, dilingkungan Kabupaten Gunung Mas, di ruang rapat lantai I kantor Bupati, Rabu (29/1/2020).
“Kedepan saya berharap kita haerus semart ketika ada sesuatu perubahan informasi jangan langsung bertanya kepada yang bukan berhak untuk menjawab, atau menjelaskan,” ujarnya, Rabu (29/1/2020).
Kami sudah di undang khusus Wali Kota Bupati Gubernur se Indonesia dan forkopimda di Sentul Bogor, Bapak Presiden langsung menyampaikan tetang penyederhanaan atau perampingaan nomenklatur OPD masing-masing baik pusat maupun provinsi, maupun Kabupaten Kota.
Dalam kesempatan itu, kami juga sudah melakukan ada penggabungan beberapa dinas badan, lalu kita turun tipe dari A ke B dinas badan ini. Kecamatanpun kita turun dari tipe A ke B khusus yang Kecamatan pemekaran
“Lanjut dia epek dari ini semua otomatis ada bapak ibu yang Nonjob, tidak semua menduduki jabatan eselon III dan IV, oleh sebab itu dalam kesempatan ini bapak ibu harus memahami itu,” ucapnya.
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong mengatakan, pejabat eselon III dan IV dengan status Non Job, akan dialihkan ke jabatan funsional tertentu. Yang sekarang Nonjob tidak perlu khawatir dan sedih.
Terkait pengalihan jabatan itu, lanjut dia, formasi sudah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Ada 88 formasi yang sudah diusulkan tinggal menanti jawaban saja.
“Apa bila usulan formasi itu dikabulkan, nanti akan diuji kompetensi untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing. Semua akan kita nilai, misalnya penempatan jabatan yang menduduki jabatan arsiparis, auditor, dan analis kepegawaiaan,” ujarnya.
Jabatan fungsional tertentu setara dengan jabatan yang ada di struktural. Mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan dan akan mendapat tunjangan daerah, yang tentunya disesuaikan dengan Pemkab Gumas.
Ini memang instruksi Presiden kami hanya meneruskan juga, supaya diketahu juga oleh masyarakat terutama untuk ASN. Mereka memang Nonjob tetapi dialih pungsikan ke jabatan fungsional.
Terkait PTT di lingkungan Kabupaten Gunung Mas DPRD menyampaikan saran, boleh-boleh saja akan kami rapatkan juga nanti di esekutif terkait dengan PTT. Didalam evaluasi itu salah satunya didalam dinas badan berapa sih ril setiap OPD masing-masing, kalau dinas kesehatan sampai ke tenaga pustu kalu kits berbicara dinas pendidikan artinya kita berbicara ke guru.
“Lanjut dia didalam sesuatu kita mengecek kebutuhan, apa yang menjadi saran masukan dari DPRD apa yang menjadi saran masukan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) itu juga kami konsultasikan dengan provinsi atau pusat terkait dengan PTT ini supaya kita bisa menyesuaikan ketentuan-ketentuan berlaku dan bagi PTT akan kita lakukan tes tertulis,” pungkasnya.
