by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 29, 2019 |
Jakarta, 24 April 2019 – Setelah sukses mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui program Hot Deals Kepulauan Riau (Kepri) 2018, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mempromosikan program Hot Deals Kepri 2019 guna meningkatkan jumlah kunjungan wisman dan perputaran ekonomi di kawasan perbatasan.
Jumlah wisman yang masuk ke Indonesia melalui program Hot Deals tahun lalu mencapai 688.951 wisman, yang didominasi oleh wisman dengan top 5 originasi dari negara Singapura, Malaysia, Tiongkok, India, dan Filipina. Tahun ini, Kemenpar kembali meluncurkan program Hot Deals Kepri 2019 yang diharapkan mampu mendatangkan kunjungan satu juta wisman.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan jika program Hot Deals ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah, serta para pelaku industri pariwisata di Kepulauan Riau. “Kunci sukses program Hot Deals ini terletak pada sinergi yang baik antara Pemerintah dan para pelaku industri pariwisata di Kepri. Oleh karenanya, saya harapkan para pelaku industri untuk terus mendukung program ini”, ungkap Menpar.
Program Hot Deals merupakan salah satu program prioritas yang sedang fokus dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata di tahun 2019, dengan tujuan untuk mendukung tercapainya target 20 juta kunjungan wisman.
Program Hot Deals, biasa disebut sebagai more for less tourism ini dikembangkan untuk mengoptimalkan idle capacity di 3A (aksesibilitas, akomodasi, dan atraksi) yang digabungkan dalam sebuah platform guna menyediakan layanan pariwisata yang mudah dan murah. Paket Hot Deals biasanya dijual saat musim rendah kunjungan (low season) dan weekdays dengan membuat paket bundling yang memiliki komponen transportasi, yang mampu mengurangi harga hingga 70% dari harga normal.
“Untuk mampu menjaring wisman ke kawasan perbatasan, saya mengajak seluruh pelaku industri pariwisata Kepulauan Riau agar memberikan potongan harga/diskon besar kepada wisman, khususnya saat musim rendah kunjungan (low season) dan weekdays. Saya pastikan potongan harga ini tidak akan menjadikan para pelaku industri merugi, karena menggunakan konsep sharing economy”, tambah Menpar.
Secara implementasinya program Hot Deals Kepri ini direalisasikan oleh Kemenpar dengan melakukan kerjasama dengan Ferry serta Travel Agent/ Tour Operator, industri golf, spa, dan hotel/ akomodasi dengan memberikan diskon untuk 1.000.000 tiket selama satu tahun, menyediakan aplikasi Hot Deals Kepri, melakukan promosi kerjasama bersama pengelola kapal Ferry (wrapping dan promosi tematik), memberikan dukungan penyelenggaraan event pendukung Hot Deals, serta rutin menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para pelaku industri pariwisata di wilayah Kepri.
Untuk memastikan program ini mampu mendatangkan wisman dalam jumlah besar, Kemenpar melakukan berbagai program pemasaran seperti promosi di acara sales meeting, consumser selling, penjualan tiket-tiket di counter-counter pelabuhan, serta promosi di media cetak, elektronik, dan online.
Realisasi kunjungan wisman ke wilayah Kepri yang dihasilkan dari program Hot Deals dari Januari hingga 19 April 2019 adalah 297.393 pax, dan setiap bulannya selalu melampaui target yang ditentukan. Top 5 originasi wisman yang berkunjung ke Indonesia antara lain didominasi oleh wisman asal negara Singapura, Tiongkok, Malaysia, India, dan Korea Selatan.
“Saya berharap para pelaku industri pariwisata di wilayah Kepri ke depan mampu menyusun paket wisata yang lebih menarik dan ramah dengan kebutuhan kaum milenial. Saat ini, 26% dari jumlah wisman ke Kepri adalah kaum milenial. Semakin menarik paket wisata yang kita tawarkan, maka semakin besar peluang untuk menjaring kunjungan wisman milenial ke Indonesia”, pungkas Menpar.
(Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo bersama Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI).
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 26, 2019 |
Jakarta,. Hal ini mengemuka mengingat banyaknya dampak terhadap lingkungan, yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, seperti peningkatan erosi dan run-off dan terganggunya daerah tangkapan air (watershed area).
Komitmen ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang LHK dan Bidang ESDM, yang ditandatangani oleh Menteri LHK dan Menteri ESDM. “MoU ini menjadi sebuah upaya bersama untuk mensinergikan tugas dan fungsi masing-masing kementerian, dan didasarkan atas prinsip-prinsip kerjasama koordinasi, dan juga saling membantu satu sama lain, dan
ini semua menjadi komitmen kita bersama bagaimana meningkatkan produktivitas dari kegiatan pertambangan, tanpa melupakan dampak-dampak yang terjadi, dan tentunya upaya kita bersama untuk dapat menyeimbangkan lingkungan yang ada,” tutur Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, mewakili Menteri LHK, saat membuka Rapat Koordinasi Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS, di Jakarta (23/04/2019).
Saat ini Indonesia memiliki DAS seluas 189.278.753 Ha yang terbagi atas 17.076 DAS, dimana seluas 106.884.471 Ha atau sebanyak 2.145 DAS tergolong rusak/perlu dipulihkan. Berdasarkan data KLHK, terdapat lebih dari 14.006.450 Ha lahan kritis di Indonesia, yang menjadi isu utama dalam pemulihan DAS.
“Salah satu penyebab terjadinya lahan kritis adalah kegiatan-kegiatan non-kehutanan, termasuk kegiatan pertambangan. Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan wajib ikut berperan serta dalam upaya pemulihan DAS melalui reklamasi hutan bekas tambang, serta rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS),” tegas Bambang.
Reklamasi hutan wajib dilaksanakan oleh pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada kawasan hutan yang terganggu (on-site), sedangkan kewajiban rehabilitasi DAS merupakan kegiatan penanaman pada lokasi lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang berada di luar areal IPPKH (off-site).
Dijelaskan Bambang, hingga Maret 2019, KLHK mencatat, pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IPPKH telah terlaksana seluas 31.3512,67 Ha (37,75%) dari total luas lahan yang telah dibuka seluas 83.467,74 Ha. Sementara pelaksanaan rehabilitasi DAS baru mencapai seluas 50.827,65 Ha (18,19%) dari total luas rehabilitasi DAS seluas 527.984,32 Ha. Adapun untuk reboisasi lahan kompensasi baru terlaksana seluas 151,82 Ha (1,39%) dari total luas lahan IPPKH wajib reboisasi kompensasi seluas 10.789,09 Ha.
Sebagai salah satu program Prioritas Nasional, Bambang berharap upaya pemulihan DAS melalui program RHL tahun 2019, serta kegiatan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH, dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Senada dengan Bambang, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial berpendapat, upaya percepatan reklamasi menjadi fokus kedua Kementerian.
“Selain bertujuan mencegah erosi atau mengurangi kecepatan air limpasan, reklamasi untuk menjaga lahan agar tidak labil dan agar lahan lebih produktif. Hadirnya reklamasi diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang lebih baik, dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukan pertambangan,” ujarnya.
Berdasarkan data tahun 2018, dirinya menerangkan bahwa, sektor ESDM telah menyumbangkan kurang lebih 50% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar kurang lebih 400 trilyun rupiah. Kegiatan pertambangan itu sendiri telah menyumbang hampir lebih dari 50 trilyun rupiah, yaitu 156% lebih besar dari target 32 trilyun rupiah.
Mendukung kepatuhan terhadap reklamasi, Ego juga menjelaskan bahwa selama tahun 2015-2018, Kementerian ESDM telah bekerjasama dengan KPK dalam melakukan penataan ijin usaha pertambangan (IUP). “Dari hampir 11.000 yang sudah kita tata, dan yang sudah IUP Clear and Clean (CNC) berjumlah 4.335, sehingga cukup signifikan upaya yang sudah kita lakukan,” jelasnya.
Kewajiban reklamasi dan paska tambang melekat pada pemegang IUP, selanjutnya pemegang IUP tersebut wajib menempatkan jaminan dengan tidak menghilangkan kewajiban reklamasi dan paska tambang. Kegiatan paska tambang bertujuan menyelesaikan pemulihan lingkungan hidup dan sosial pada saat kegiatan tambang berakhir, dengan fokus utama keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat. “Kinerja reklamasi tambang mengalami peningkatan cukup baik selama 5 tahun terakhir.
Di akhir tahun 2014 sudah lebih dari 6.600 hektar dilakukan reklamasi, dan ini meningkat terus hingga tahun 2018, sudah lebih dari 6.900 ha, dan di akhir tahun 2019 ini kita harapkan lebih dari 7.000 hektar reklamasi dapat diselesaikan,” ujar Ego menerangkan data dari Kementerian ESDM
Selain itu, terkait pemegang IPPKH, Ego menjelaskan reklamasi telah terlaksana lebih dari 31.000 Ha, sedangkan dari rehabilitasi DAS telah mencapai lebih dari 50.000 hektar, dan realisasi reboisasi sudah lebih dari 150.000 hektar. Di sisi lain, Ego menyampaikan masih ada sejumlah isu reklamasi yang perlu diselesaikan bersama, antara lain terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, khususnya substansi penerapan jaminan reklamasi dalam kawasan hutan, yang akan tumpang tindih dengan jaminan reklamasi di sektor ESDM, kemudian kesulitan penentuan lokasi rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH, serta terkait dengan isu kuota IPPKH yang terbatas, sehingga pada pemegang IPPKH belum mendapat kepastian usaha.
Dengan demikian, pihaknya sangat berharap MoU antar kedua kementerian dapat segera ditindaklanjuti lebih detail melalui Perjanjian Kerjasama.
Terdapat 14 fokus yang menjadi ruang lingkup dari MoU ini, yaitu :
- Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS
- Pengendalian, penertiban, dan penataan perizinan bidang ESDM
- Sinkronisasi penggunaan kawasan hutan.
- Pengawasan penanganan permasalahan dan penegakan hukum bidang LHK dan bidang ESDM.
- Pengendalian pertambangan skala kecil dalam rangka transformasi penghapusan merkuri sesuai konsesi minamata
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam kegiatan ESDM
- Pengendalian perubahan iklim dan implemantasi National Determined Contribution (NDC)
- Pelaksanaan inventarisasi bersama SDA di kawasan hutan
- Pengembangan energi baru dna terbarukan di dalam dan di luar kawasan hutan
- Pemasangan peralatan pemantauan dan monitoring gunung api di kawasan konservasi
- Pengelolaan museum kegunungapian dan geopark di kawasan konservasi
- Pengelolaan sampah,limbah, bahan B3 dan limbah B3 di bidang ESDM
- Pertukaran data dan informasi bidang LHK dan bidang ESDM
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang LHK dan bidang ESDM.
Bertemakan ‘Ramah Menambang, Alam Seimbang, Rakyat Senang’, Rakor ini dihadiri oleh kurang lebih 400 peserta yang terdiri dari jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, JPT Pratama KLHK, jajaran Kementerian ESDM, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas ESDM Provinsi, Unit Pelaksana Teknis Ditjen PDASHL, para pemegang IPPKH, dan unsur SKK migas.
Pada kesempatan ini, Sekjen KLHK juga memberikan penghargaan bagi 13 pemegang IPPKH, 1 akademisi, dan 1 kelompok tani hutan yang telah melaksanakan reklamasi, rehabilitasi DAS, dan reboisasi pada lahan kompensasi.(*)
Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian LHK (Djati Witjaksono Hadi,
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 24, 2019 |
Jakarta, 15 April 2019-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI gencar lakukan imunisasi rutin lengkap mengingat masih ada anak Indonesia yang imunisasinya belum lengkap. Hal tersebut dikarenakan masih adanya orang tua yang kurang memahami manfaat dan pentingnya imunisasi serta adanya rumor isu negatif tentang vaksin.
Menurut WHO sekitar 1,5 juta anak mengalami kematian tiap tahunnya karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada 2018, terdapat kurang lebih 20 juta anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap dan bahkan ada anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali.
Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap cukup banyak. Situasi ini telah berdampak pada munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti difteri, campak, dan polio.
Tantangan yang ditemukan salahsatunya masih kurangnya pemahaman tentang manfaat imunisasi dan kerugian ekonomi akibat kecacatan atau kematian yang timbul apabila anak yang berada di lingkungan sekitar tidak mendapatkan imunisasi lengkap.
Kemenkes terus berupaya menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Beberapa langkah untuk meningkatkan cakupan imunisasi adalah dengan meluruskan informasi yang tidak benar tentang imunisasi, memobilisasi semua sumber daya yang ada untuk mensosialisasikan manfaat imunisasi, memastikan pelayanan imunisasi mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat, dan meningkatkan pelayanan imunisasi yang bermutu dengan cakupan tinggi dan merata.
Peran lintas program dan lintas sektor sangat dibutuhkan untuk meberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa imunisasi sangat penting untuk meningkatkan kesehatan, dan menghambat KLB.
Selanjutnya untuk memastikan perlindungan terhadap generasi bangsa, hingga tahun 2018 Pemerintah telah memberikan imunisasi lengkap sebanyak 3.99 juta (92,04%), 70.000.000 anak < 15 Tahun Terlindungi dari Polio, 35.3 juta anak di Pulau Jawa dan 23,4 juta anak di luar Pulau Jawa terlindungi dari Rubella dan Campak.
Berkaitan dengan hal itu, Kemenkes akan melaksanakan peringatan Pekan Imunisasi Dunia (PID) yang jatuh setiap minggu ke-4 bulan April. Tema tahun ini “Imunisasi Lengkap Indonesia Sehat”. Tujuan PID kali ini untuk menunjukkan nilai penting dan manfaat imunisasi untuk kesehatan anak-anak dan masyarakat dunia, mengatasi kesenjangan cakupan imunisasi melalui peningkatan investasi program, dan menyampaikan bahwa imunisasi rutin lengkap merupakan dasar untuk kesehatan yang kuat.
Pekan Imunisasi Dunia ini diprakarsai pada World Health Assembly pada Mei 2012. Sampai saat ini PID telah dilaksanakan oleh lebih dari 180 negara melalui pelaksanaan berbagai kegiatan. PID tahun ini semua sektor (LSM, perguruan tinggi dan organisasi profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, jurnalis/media, masyarakat, dan dunia usaha) harus menggerakkan semua sumber daya yang ada dan kreativitas masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting dan manfaat imunisasi rutin lengkap.
Advokasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di antaranya dapat dilakukan dengan seminar yang membahas tentang pentingnya imunisasi dalam mencegah KLB, kecatatan, dan kematian akibat PD3I. Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya imunisasi rutin lengkap di tatanan penentu kebijakan serta masyarakat, maka kegiatan advokasi dapat dilakukan dengan mobilisasi massa. Hal itu dapat dilakukan melalui pemanfaatan acara senam sehat di fasilitas umum, lapangan, halaman kantor .
Peringatan PID ini dilakukan di seluruh daerah pada akhir pekan bulan April 2019. Kemenkes mengajak organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk turut serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 23, 2019 |
Telapak kaki mengering, peluh tak terasa beriring turun dari wajah yang legam. Tiberius, lelaki paruh baya yang setiap pagi memikul beban di bahunya sering merasa lunglai terutama saat matahari mulai beranjak tinggi. Enam jeriken, tiga kali balikan menuruni tebing curam sepanjang hampir 60 meter untuk mencapai sumber air dari galian sederhana, bukan hal yang mudah bagi pria seumurnya.
Tidak hanya Tiberius (50), hampir seluruh warga Desa Bolatena, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Tote Ndao, Nusa Tenggara Timur melakukan hal yang serupa. Kebutuhan akan air jernih berbanding terbalik dengan ketersediaan di desa mereka. Keadaan geografis membuat air bersih menjadi langka, terutama kala kemarau tiba, saat beberapa sumber air yang berada dekat desa menghilang atau berkurang. Dari sisi geologis, Desa Bolatena berada di daerah gamping terumbu yang keras dan padu dengan dialasi Formasi Bobonaro yang tersusun oleh batu lempung laut dalam sehingga keterdapatan air tawar di daerah ini menjadi jarang.
Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari warga harus membeli air bersih yang dikirim dengan mobil tangki dari Ba’a, ibukota Kabupaten Rote Ndao yang berjarak 2 jam perjalanan menuju Desa Bolatena. Karena alasan jarak dan kondisi jalan yang buruk di sekitar desa, tidak jarang pesanan ditolak atau dibatalkan.
Harapan warga datang ketika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi membangun sumur bor di Desa Bolatena, yang dapat melayani hingga 2800 jiwa. Sumur dengan kedalaman sekitar 125 sampai 126 meter tersebut mengalirkan air dengan debit antara antara 1,50 hingga 2,30 liter per detik. Pasokan listriknya berasal dari genset dengan kapasitas 12,5 kVA, menggunakan pompa selam (submersible) 3 PK dan dilengkapi dengan bangunan rumah genset, rumah pompa dan bak penampungan air berkapasitas 5.000 liter.
Rasa senang dan lega terluap dari wajah Tiberus selaras dengan kucuran air dari keran sumur bor tak jauh dari rumahnya. Tulang-tulangnya yang tak lagi muda kini bisa sedikit rehat dari beban enam jeriken penuh air yang ia pikul ber kilo-kilo meter. Masak, mandi, cuci kini lebih nyaman karena air bersih tercukupi. “Sekarang cari air gak perlu susah-susah lagi, dulu harus jalan kaki 5 km, sekarang cukup 10 meter sudah ada air,” ungkap Tiberus senang.
Rasa syukur juga diungkapkan Yunus Welem Johannes (59 tahun), ketua adat desa Bolatena atau disebut Maleno. Melihat warganya tak perlu berjalan jauh memikul jeriken sampai ke sumber air adalah hal yang dinantikannya sejak lama. “Terima kasih pada Bapak Presiden, kami masih teringat dan terukir dihati kami ketika beliau di Rote Dhao pada tanggal 8 Januari 2017 beliau mengatakan Desa Bolatena dan Desa Oebela ini kekurangan air bersih, janji tidak hanya janji tapi janji suuda ditepati, suka citalah kami,” ungkap Yunus saat persemian sumur bor di Desa Bolatena (28/2).
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM IGN Wiratmaja mewakili Menteri ESDM berpesan kepada warga untuk menjaga sumur bor yang dibangun melalui APBN Kementerian ESDM tahun 2018 ini. “Harapan kami, karena sumur bor ini dibangun menggunakan APBN, hendaknya dimanfaatkan dan dirawat dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat”, ungkap Wiratmaja.
Badan Geologi merupakan unit kerja di bawah Kementerian ESDM yang memiliki tugas fungsi salah satunya di bidang air tanah yaitu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan sarana air bersih melalui pengeboran air tanah dalam di daerah sulit air.
Tidak hanya di Desa Bolatena, program pembangunan sumur bor oleh Badan Geologi Kementerian ESDM telah banyak dirasakan manfaatnya oleh desa lain yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2018, Kementerian ESDM telah membangun sebanyak 2.288 unit sumur bor dengan kapasitas debit air bersih mencapai sekitar 144,4 juta m3/tahun dan dapat melayani kurang lebih 6,6 juta jiwa. Sepanjang tahun 2018, dibangun 506 titik sumur bor di 175 Kabupaten/Kota dan 55 titik sumur bor untuk pengungsi bencana Bali, Lombok dan Sulawesi.
Pada tahun 2019 Kementerian ESDM kembali merencanakan pembangunan 650 titik sumur bor air bersih untuk masyarakat di daerah sulit air yang tersebar di seluruh Indonesia, terletak di 232 Kabupaten/Kota di 31 Provinsi. Dengan adanya program ini, diharapkan permasalahan sulit air bersih dapat dikurangi sehingga setiap warga Indonesia bisa mendapatkan haknya untuk menikmati air bersih.
#SumurBorUntukRakyat
#ProgramKerja
#EnergiBerkeadilan
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Apr 23, 2019 |
Jakarta, 15 April 2019 – Indonesia kembali menorehkan prestasi di level internasional dengan diraihnya peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) 2019, yang diumumkan oleh CrescentRating – Mastercard.
Prestasi ini merupakan kabar gembira yang tidak hanya dirasakan oleh Kementerian Pariwisata saja selaku Kementerian yang menangani pengembangan wisata halal di Indonesia, namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Setelah lima tahun fokus pada pengembangan pariwisata halal, Indonesia akhirnya mampu menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia.
Prestasi baru ini telah disampaikan secara langsung oleh CEO CrescentRating dan juga halaltrip.com, Fazal Bahardeen, bertempat di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (09/04) dan dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Arief Yahya, dan didampingi oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Ni Wayan Giri Adnyani, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Rizki Handayani, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata sekaligus selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Anang Sutono, dan Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Riyanto Sofyan.
Fazal menyampaikan jika tahun 2019 akhirnya Indonesia menduduki peringkat pertama wisata halal dunia versi GMTI 2019, bersanding dengan Malaysia. “Setelah bergabung dalam GMTI, tahun ini, Indonesia patut berbangga karena akhirnya mampu menduduki peringkat pertama wisata halal dunia, bersanding dengan Malaysia, dengan total skor 78”, ungkap Fazal.
Selain Indonesia dan Malaysia, urutan ranking wisata halal dunia versi GMTI diraih oleh Turki di posisi ketiga (skor 75), Arab Saudi di posisi keempat (skor 72), serta Uni Emirat Arab di posisi kelima (skor 71). Negara lain yang masuk dalam top 10 wisata halal dunia lainnya antara lain Qatar (skor 68), Maroko (skor 67), Bahrain (skor 66), Oman (skor 66), dan Brunei Darussalam (skor 65).
Senada dengan Fazal, Menpar yang hadir dalam acara tersebut tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya dan secara khusus mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal yang telah bekerja keras sehingga prestasi baru ini berhasil diraih untuk Indonesia.
“Saya ucapkan selamat bagi seluruh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal yang akhirnya berhasil mewujudkan mimpi Indonesia sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, tahun ini. Saya harapkan prestasi ini akan memacu destinasi wisata lain di Indonesia untuk segera mengembangkan wisata halal di masing-masing daerahnya, karena kita mampu, Indonesia mampu dan layak untuk dikenal dunia” imbuh Menpar.
Pengembangan pariwisata halal Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yang sudah dikerjakan sejak lima tahun yang lalu. Data GMTI 2019 menunjukkan bahwa hingga tahun 2030, jumlah wisatawan muslim (wislim) diproyeksikan akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Selain itu, pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia di tahun 2018 mencapai 18%, dengan jumlah wisatawan muslim (wislim) mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata halal prioritas Indonesia mencapai 2,8 juta dengan devisa mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Mengacu pada target capaian 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang harus diraih di tahun 2019, Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisman adalah wisatawan muslim.
Peluang inilah yang ditangkap oleh Kementerian Pariwisata, dan ditindaklanjuti dengan pengembangan 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional di tahun 2018 yang mengacu standar GMTI, antara lain: Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Tahun ini, penguatan destinasi pariwisata halal dilakukan dengan menambah keikutsertaan 6 Kabupaten dan Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur.
Untuk meriah prestasi baru ini, Indonesia melalui Kementerian Parwisata juga telah rutin melakukan bimbingan teknis (bimtek) serta workshop di 10 destinasi pariwisata halal unggulan. Guna mendorong percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal nasional berstandar global, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) pada tahun 2018 dan 2019. Penilaian IMTI dilakukan langsung oleh CrescentRating-Mastercard yang bekerjasama dengan Indonesia dengan menggunakan empat indikator utama yang telah ditetapkan oleh GMTI yakni: accessibility (aksesibilitas), communication (komunikasi), environment (lingkungan) dan service (layanan). Hasil penilaian dari empat aspek utama tersebut secara otomatis akan menentukan top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia.
CrescentRating-Mastercard juga telah mengumumkan bahwa top 5 destinasi wisata halal prioritas Indonesia 2019 secara berturut-turut diraih oleh Lombok (Nusa Tenggara Barat) dengan skor 70, Aceh dengan skor 66, Riau dan Kepulauan Riau dengan skor 63, DKI Jakarta dengan skor 59, serta Sumatera Barat dengan skor 59. Penganugerahan bagi lima destinasi wisata halal prioritas serta 11 destinasi wisata halal lainnya telah dilaksanakan oleh Menpar minggu lalu bertempat di Bidakara Hotel, Selasa (09/04) dan dihadiri langsung oleh perwakilan dari masing-masing Provinsi/Kota/Kabupaten destinasi wisata halal tersebut. Selain acara penganugerahan, Kemenpar juga melakukan penandatanganan kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kemenpar yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Ni Wayan Giri Adnyani bersama perwakilan CEO Provinsi/Kota/Kabupaten dari 16 destinasi wisata halal prioritas, sebagai bukti komitmen Kepala Daerah dalam mengembangan pariwisata halal di masing-masing daerahnya.
(Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI)
