MMCGumas – Jakarta – Penjabat (Pj) Bupati Gunung Mas (Gumas), Herson B. Aden, sampaikan 10 Indikator Prioritas pada Laporan Penjabat Bupati Gunung Mas Kinerja Triwulan II September s.d November, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Gumas Richard, Inspektur Gumas Dihel, Kepala Bapperida Gumas Yantrio Aulia, yang dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (05/12/2024).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Lurand, Asisten Administrasi Umum Setda Letus Guntur, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Champili, seluruh Kepala OPD Gumas atau yang mewakili, dan undangan lainnya.
Dalam laporannya, Pj. Bupati Gumas menyampaikan bahwa ada 10 indikator prioritas diantaranya inflasi, penanganan stunting, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Gumas, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan, dan perizinan.
Adapun Tim Evaluator dari Itjen Kemendagri adalah Komjen. Pol. Tomsi Tohir, Ahmad Husin Tambunan, S.STP, M.Si, Brigjen Pol. Rustam Mansur, Drs. Kusna Heriman, MH, Dr. Ihsan Dirgahayu, S.STP, M.AP, Drs. Azwan, M.Si, Bachtiar Sinaga, SE, MM, CRGP, CGCAE, Muhamad Dimiyathi, S.Sos, M.TP, Ir. Yosephus Nugroho Susprianto, M.Si, Himawan Sugiharto, S.H, Ir. Rolekson Simatupang, MM, Tumonggi Siregar, SH, Wiratmoko, A.k, M.Ak, Dr. Nizwar Affandi, Maharina Desimaria, S.Sos, M.AP, M.A, Yohanes Raheradi Widiasto, S.Tr.IP, dan Indah Ekaristi Manurung, S.STP.
Dalam paparannya, Herson menyampaikan angka Inflasi Kab. Gumas dilihat berdasarkan pendekatan Indeks Perubahan Harga (IPH) karena Kab. Gumas tidak termasuk dalam 4 Kabupaten seperti kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kapuas, dan Kab. Sukamara, upaya yang sudah dilakukan dalam pengendalian Inflasi diantaranya sudah melaksanakan operasi pasar murah di 12 kecamatan dan dengan melakukan pemantauan harga barang dan sembako untuk menjaga kestabilan harga di 12 kecamatan di Kab. Gumas
“Upaya yang kami lakukan dalam penurunan angka stunting di Gumas diantaranya Posyandu, pendampingan Calon Pengantin (Catin), kegiatan bina usaha perikanan diversifikasi produk olahan hasil perikanan Gumas, penghargaan ISPS dari Gubernur Kalteng, serta kegiatan-kegiatan yang membantu menurunkan angka stunting di Gumas” lanjutnya.
“Mall Pelayanan Publik (MPP) di Gumas ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2024 oleh Kementerian PAN-RB sebanyak 123 jenis layanan publik, 22 Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, dan BUMD, di MPP sebanyak 70 jenis perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP sesuai Perbup No. 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemkab Gumas mendapat peringkat 253 dari 416 Kabupaten se-Indonesia dan peringkat 2 dari 13 Kabupaten di tingkat Prov. Kalteng dengan predikat Kualitas Tinggi (B) zona hijau dengan nilai 86,54, meningkat dari penilaian Tahun 2023 dengan nilai 82,35,” tukasnya
Di bidang pengangguran, Pemkab Gumas telah melakukan beberapa upaya diantaranya mengadakan pendidikan dan pelatihan keterampilan, mendorong sektor wirausaha dimasyarakat, serta mengadakan program magang dan praktik kerja.
Di bidang kesehatan, Herson juga menyampaikan bahwa upaya telah dilakukan untuk memfasilitasi Dokter Spesialis dan melakukan peningkatan Sarpras di Rumah Sakit dengan cara pengembangan Rumah Sakit dan pengembangan SDM.
Usai penyampaian, Tim Evaluator Itjen Kemendagri selanjutnya memberikan tanggapan atas 10 indikator prioritas. Secara umum, Tim Evaluator memberikan apresiasi positif atas capaian kinerja pelaksanaan tugas Pj. Bupati Gumas, terutama dalam merealisasikan 10 indikator prioritas sejak mengemban amanah sebagai Pj. Bupati Gumas.