SOPD diminta menindaklanjuti Rekomendasi LHP sesuai peraturan Menteri
Gunung Mas – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) melalui Inspektorat menggelar Rapat terkait telah dilaksanakan pemeriksaan Reguler Inspektort Kabupaten Gunung Mas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana dan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2018 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta dilakukan pembahasan penyelesaiaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang masih belum tuntas. Pada SOPD di Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas kegiatan bertempat di ruang rapat lantai I Kantor Bupati Gunung Mas, Senin (31/12/2018) pagi.
Hadir pula Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Drs. Yansiterson, M.Si, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Luis Eveli, SSTP., M.A.P, Seluruh Kepala SOPD di lingkungan Pemkab Gunung Mas (Gumas), serta pihak terkait lainnya.
Bupati Gunung Mas Drs. Arton S. Dohong memimpin agenda kegitan tersebut sekaligus Menyerahkan Laporan Pemeriksaan (LPH) Inspektorat tahun 2018 kepada SOPD di lingkungan Pembkab Gunung Mas.
Dalam Sambutannya mengatakan, diharapkan masing-masing SOPD agar menindaklanjuti Rekomendasi LHP masing-masing sesuai peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan palaporan tindak lanjut hasil pengawasan funsional dengan ketentuan.
Menidak lanjuti rekomendasi sesuia LHP paling lambat 60 hari kalender setelah LHP diterima dan disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Gunung Mas paling lambat pada tanggal 1 Maret 2018, apabila belum menyelesaikan rekomendasi sampai batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
“Bupati Gunung Mas menambahkan apa yang kita bahas hari ini agar bisa ditindaklanjuti supaya kedepan di tahun 2019 semangkin mengurang resiko dan beban pada masing-masing SOPD, berkaitan adanya beberapa temuan hasi pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Inspektorat maupun BPK RI,” ujarnya.
Inspektur Kabupaten Gunung Mas Luis Eveli, SSTP., M.A.P dalam sambutannya mengatakan, terutama berkaitan dengan kapasitas Inspektorat bahwa secara umum Inspektorat atau pengawal internal pemerintah mulai berubah paradikma, hal ini sesuai dengan tuntutan karena selain pengawas internal kita juga ada pengawas eksternal juga ada HPH. Kimi juga secara tupoksi juga diawasi oleh lembaga tersebut.
“Kegiatan ini adalah untuk mediteksi dini hal-hal yang perlu prinsip diperbaiki, berkaitan dengan kapasitas Inspektorat bahwa dituntut 2 (dua) tugas pokok artinya beda paradikma kalu dulu Inspektorat terkesan seperti istilah itu mencari-cari kesalahan, pada saat ini kami mulai berbenah diri artinya masih ada oknum yang mengatas namakan Inspektorat, karena memang pada dasarnya pemeriksaan ini mencari-cari kesalahan, tetapi menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki jangan sampai terulang kembali,” ujarnya.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.