by Muhammad Fiqri Baihaqi | Sep 9, 2018 |
Gunung Mas – Cara berbeda dilakukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kurun dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) masa bakti 2018/2019, pada Selasa (4/9) lalu. Sekolah ini melakukan pemilihan dengan sistem seperti pemilihan umum (Pemilu), yang diikuti oleh ratusan peserta didik.
”Pemilihan dengan sistem pemilu ini kita lakukan untuk memberikan pendidikan demokrasi dengan bijak, dan mengenalkan sejak dini tentang tahapan pemilu kepada peserta didik,” ucap Kepala SMPN 1 Kurun Ina Marita, Jumat (7/9) siang.
SUARA : Kepala Sekolah SMPN 1 Kurun Ina Marita beserta guru dan peserta didik memberikan hak suarany, pada pemilihan ketua OSIS masa bakti 2018/2019 yang menggunakan sistem seperti pemilu, (4/9/2018).
Dalam pemilihan tersebut, sekolah menyiapkan bilik suara, kotak suara, tinta, dan alat pencoblosan. Sebelum mencoblos, ratusan peserta didik harus mengantri untuk mendapatkan surat suara yang berisi foto kandidat. Mereka pun menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan.
Setelah mencoblos, surat suara dilipat kembali dan dimasukkan kedalam kotak suara. Sebelum meninggalkan lokasi pemungutan suara, mereka harus mencelupkan tangan kedalam tinta, agar tidak ada yang memilih lebih dari satu kali.
”Pemilihan ketua OSIS ini, diawali dengan proses penjaringan, seleksi, pelaksanaan kampanye dari para kandidat dengan pemaparan visi dan misi mereka, yang dilanjutkan dengan pemberian sosialiasi tata cara pencoblosan,” tutur Mantan Kepala SMPN 3 Tewah ini.
Dia menuturkan, ada lima calon ketua OSIS yang mendaftarkan diri, yakni Andika Septa Eka Kaharap, Rendi, Dimas Zidane Andalan, Yunisa Nasela, dan Aprilio. Mereka memperebutkan 686 suara. Setelah semua memberikan hak suaranya, langsung dilanjutkan dengan penghitungan.
”Hasil penghitungan, Dimas Zidane Andalan terpilih sebagai Ketua OSIS dengan 251 suara, Andika Septa Eka Kaharap 168 suara, Ronald Aprilio 108 suara, Rendi 107 suara, Yunisa Nasela Evansa 47 suara. Ada 681 suara sah dan lima suara tidak sah. Pengukuhan Ketua OSIS dilaksanakan Senin (11/9),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua OSIS terpilih Dimas Zidane Andalan berjanji akan menjalankan visi dan misi yang telah dipaparkan. Untuk visi, akan menjadikan SMPN 1 Kurun menjadi sekolah berkualitas, berprestasi, inovatif, bertanggung jawab dan dilandasi oleh iman.
Sedangkan misi, ingin menghasilkan kader yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi dalam akademik maupun keorganisasian, menumbuhkan rasa kekeluargaan antara peserta didik dan guru, meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan sekolah, mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi melalui kegiatan ekstrakulikuler, mengoptimalkan fungsi dan peranan OSIS, serta melanjutkan program OSIS yang belum terlaksana.
”Ada beberapa program yang juga akan dilaksanakan, yakni ingin adanya ruang OSIS sebagai tempat berkumpul dan memamerkan hasil karya peserta didik, menggelar lomba yang diminati, mengusulkan kegiatan English Day minimal empat minggu sekali, mengadakan lomba mading, tetap melaksanakan Spensa Cup, membuat Komunitas Peduli Sampah (KPS), dan membuat sebuah website atau situs,” pungkasnya. (arm)
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Sep 9, 2018 |
Gunung Mas – Warga Rungan Manuhing gelar Acara Pumpung Hai di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Acara pembukaan Pumpung Hai Warga Rungan Manuhing ini berlangsung di Lapangan Baras Ngahai Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan, Sabtu (8/9/2018).
Kegiatan tersebut, juga dihadiri Kapala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengaah (Kalteng), Ananto Setiawan, S. Hut., MSi, Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos, Katua DPRD Drs. H Gumer, Wakil Ketua DPRD Punding Merang, S.Sos, Anggota DPRD Dapil II, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta masyarakat Rungan Manuhing.
Ketua panitia, Soeprapto Sungan, SH mengatakan, Pumpung Hai warga Rungan Manuhing adalah menyepakati, letak ibu kota Rungan Manuhing, dan menyepakati nama ibu kota Rungan Manuhing.
“Kegiatan ini juga, adalah dalam rangka melengkapi proposal daerah otonomi baru, Rungan Manuhing untuk disampaikan kepada Kementerian dalam Negeri Bidang Otonomi Daerah di Jakarta,” kata Soeprapto Sungan, SH.
Wakil Bupati Gunung Mas Rony Karlos, S.Sos. saat membuka kegiatan mengatakan, saya sangat memahami kerinduan masyarakat Rungan Manuhing untuk segera menjadikan Rungan Manuhing berdiri sendiri sebagai daerah otonomi baru, sudah selama 18 tahun dari kongres pertama hingga saat ini dengan tenang dan sabar menunggu waktu yang tepat dan memungkinkan untuk mengajukan kembali rencana pemekaran Kabupaten.
“Untuk ini kami menghimbau kepada masyarakat Rungan Manuhing agar dapat secara aktif dan kompak saling bahu membahu menyukseskan kegiatan pemekaran ini,” ungkap Rony Karlos, S.Sos.
untuk kelancaran semua ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dapat merestui dan mendukung sesui prosedur yang berlaku, tentunya sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada pada kami.
“Saya senang melihat tema pumpung hai warga Rungan Manuhing ini yaitu : “Handep haroyong menuju terwujudnya Kabupaten Rungan Manuhing” ini sangat baik dan membawa pesan positif bagi masyarakat Rungan Manuhing agar masyarakat secara personal dapat selalu aktif dalam pelaksanaan pembangunan,” kata Rony Karlos, S.Sos.
Press Release Bidang Pengelolaan Informasi Publik.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Sep 8, 2018 |
Melalui siaran pers ini kami sampaikan bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 resmi dibuka. Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan CPNS oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Hotel Bidakara Jakarta pagi ini Kamis, (6/9/2018) telah disampaikan bahwa pendaftaran akan dibuka 19 September 2018. Total formasi yang tersedia untuk diperebutkan oleh pelamar berjumlah 238.015 yang terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).
Kepala BKN Bima Haria Wibisana selaku Ketua Pelaksana Seleksi Nasional CPNS menyampaikan bahwa sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh Instansi. Selanjutnya proses seleksi akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN) baik untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Lebih rinci Kepala BKN menguraikan bahwa BKN mengantisipasi dengan jumlah peserta seleksi yang bisa mencapai 5 hingga 6 Juta orang dan total pelamar akan melampaui total peserta. Berdasarkan review seleksi CPNS 2017, kesulitan update data Nomor Indentitas Kependudukan (NIK) menjadi kendala terbanyak pelamar. Perihal itu BKN berharap sistem dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga siap.
Selanjutnya untuk kesiapan lokasi tes seleksi CPNS 2018 hingga saat ini direncanakan akan dilaksanakan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor Regional BKN dan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, fasilitas mandiri dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Untuk update persiapan pendaftaran CPNS 2018, tim SSCN BKN dan admin masing-masing Instansi sedang menginput seluruh formasi. Dengan demikian web sscn.bkn.go.id akan difungsikan setelah semua K/L/D memasukkan formasi dan persyaratan pelamaran. Proses ini akan memakan waktu sampai dengan 18 September 2018.
Perihal syarat administrasi pendaftaran, Kepala BKN mengimbau seluruh Instansi penerima CPNS 2018 agar memberikan persyaratan yang wajar dan tidak menyusahkan masyarakat pelamar. Persyaratan seperti akreditasi dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) harus disesuaikan dengan indeks prestasi di wilayah masing-masing.
Jakarta, 6 September 2018
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,
Ttd
Mohammad Ridwan
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Sep 6, 2018 |
Maritim — Jakarta, Tahun 2018, Indonesia kembali mengadakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) AIS ke-2 sebagai tindak lanjut dari SOM pertama yang diselenggarakan pada Bulan November 2017. Forum ini merupakan kerja sama kedua antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan United Nations Development Program (UNDP). 2nd SOM AIS diselenggarakan pada tanggal 6-8 September 2018 di Jakarta dengan mengundang 46 negara Kepulauan dan Negara Pulau yang berada di Kawasan Asia dan Afrika. Negara-negara yang diundang antara lain Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts And Navis, New Zealand, dan United Kingdom. Country Director UNDP Christophe Bahuet turut hadir dalam forum AIS ke-2.
Pada saat membuka forum ini pada Hari Kamis (6-9-2018), Menko Maritim Luhut Pandjaitan menegaskan perlunya negara-negara kepulauan dan negara pulau bersatu sebagai garda terdepan untuk mengambil langkah nyata mengatasi dampak perubahan iklim. “Sebagai negara-negara yang paling rentan oleh dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan karang, penangkapan ikan illegal maupun bencana alam yang terjadi di laut, kita harus segera mengambil langkah nyata,” ajak Menko.
Senada, dalam kesempatan tersebut, Country Director UNDP Christophe Bahuet mengatakan bahwa gerakan pusat aksi laut UNDP menaksir pasar industri kelautan dan sumber daya pesisir secara global nilainya antara USD 3 hingga 6 triliun per tahun. “Bila kita gagal melindungi laut kita dan gagal menangani dampak perubahan iklim maka akan terjadi bencana sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dunia,” serunya. Oleh karena itu, Bahuet menyebutkan pentingnya kerjasama UNDP dengan Pemerintah Indonesia dalam melakukan intervensi strategis yang inovatif serta efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Terkait fakta diatas, pertemuan tingkat pejabat senior AIS kedua membahas tentang sampah plastik laut, pengembangan ekonomi biru, adaptasi terhadap perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen bencana, perikanan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. “Forum ini bukan sekedar seremoni, tapi kita ingin tawarkan berbagai solusi inovatif dan cerdas dalam bentuk saling tukar menukar pengalaman dan informasi, bantuan teknis berupa pelatihan peningkatan kapasitas untuk mengatasi berbagai isu kelautan serta skema pendanaan proyek-proyek penanganan dampak perubahan iklim,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa yang menjadi co chair dalam forum tersebut.
Lebih jauh, Purbaya menambahkan bahwa forum AIS akan menjadi platform pengembangan (bukan platform yang digerakkan oleh politik atau hanya ekonomi) tetapi sebuah platform untuk berbagi pengetahuan dan kerja sama teknis. “Maka dari itu, kami mengundang para pejabat senior dari negara kepulauan dan negara pulau yang memiliki kemampuan teknis dalam hal kemaritiman terutama di bidang kelautan, pariwisata dan lingkungan,” jelasnya.
Rencananya, setelah pelaksanaan pertemuan SOM AIS kedua, Pemerintah Indonesia dan UNDP akan menggelar pertemuan tingkat Menteri negara-negara AIS pada tanggal 1-2 November 2018 di Menado, Sulawesi Tenggara. Menko Maritim Luhut Pandjaitan dijadwalkan akan hadir dan membuka pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu. “Kami ingin memperoleh komitmen global untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mencapai target SDG nomor 14,” tambah Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Odo Manuhutu menjelaskan bahwa selain tawaran kerja sama teknis, pemerintah Indonesia juga menawarkan hal berbeda dalam pertemuan AIS kedua ini. “Kita ingin membuka akses kerja sama dengan organisasi kepemudaan maupun start up Indonesia di bidang kemaritiman khususnya bidang kelautan, pariwisata dan lingkungan,” bebernya.
Jika dalam pertemuan 1st SOM AIS dilakukan diskusi untuk menghasilkan solusi mengenai permasalahan riil yang dihadapi oleh negara kepulauan dan negara pulau, serta melakukan kunjungan ke berbagai lembaga seperti BMKG, Pushidros-AL dan LIPI, maka pada pertemuan 2nd SOM AIS tidak hanya berdiskusi namun juga disampaikan paparan dari para narasumber. “Agar forum ini mampu menghasilkan solusi yang nyata, kita juga menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kemaritiman dalam dan luar negeri juga melibatkan secara langsung generasi muda, LSM dan start up di bidang yang sama,” tambah Odo.
Selain berdiskusi, para delegasi juga diajak untuk melihat secara langsung upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya penanganan dampak perubahan iklim dan pengelolaan sampah di wilayah kepulauan. Lebih lanjut, Odo menjelaskan bahwa pada hari ketiga pelaksanaan forum AIS tersebut, para peserta diajak mengunjungi fasilitas konservasi mangrove serta pelestarian penyu di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu.
Sebagai informasi, forum AIS diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk implementasi komitmen untuk menangani dampak perubahan iklim. Pemanasan global yang memicu perubahan iklim menyebabkan gleiser dan es di kutub-kutub bumi mencair. Akibatnya, permukaan laut naik hingga masuk ke wilayah pesisir atau daratan. Di Indonesia, pemanasan global ini salah satunya berdampak pada tenggelamnya 2 dukuh di Kabupaten Demak karena banjir rob. Menurut Bupati Demak, luas wilayah Demak adalah 89.743 hektare dengan panjang pantai 34 Km, namun, abrasi mencapi 798 hektare.
Analisis lain menyebutkan, Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB pada tahun 2009 menemukan bahwa sekitar 2000 pulau kecil di Indonesia akan lenyap pada tahun 2030 karena dampak pemanasan global.
Pemanasan bumi berdampak pula pada terumbu karang di beberapa kawasan, misalnya Pasifik Barat. Dengan naiknya suhu air laut hingga 4 derajat, diperkirakan 89% terumbu karang di wilayah itu akan mati. Efek langsungnya adalah pada menurunnya pemasukan di sektor pariwisata maupun perikanan.
Dampak pemanasan bumi merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh semua negara terutama negara pulau dan negara kepulauan. Untuk mengatasi hal ini, pada tanggal 21-22 November 2017 tahun 2017, Indonesia mengambil inisiatif untuk memimpin pembentukan forum kerja sama konkret yang lebih erat antar negara-negara kepulauan dan negara pulau di seluruh dunia. Forum tersebut adalah Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau (AIS).
Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Sep 6, 2018 |
JAKARTA – Pemerintah akan melaksanakan pengadaan CPNS Tahun 2018. Fokus perencanaan dan rekrutmennya diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa, dengan prioritas pada bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Proporsi terbesar formasi CPNS tahun ini adalah untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis yang saat ini masih kurang, antara lain tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, serta tenaga yang memiliki kualifikasi teknis di bidang infrastruktur sesuai dengan program Nawacita,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, pada acara Rapat Koordinasi Penyampaian Rincian Penetapan Kebutuhan Formasi PNS dan Persiapan Pengadaan CPNS Tahun 2018 di Komplek Bidakara, Jakarta, Kamis (06/09).
Dikatakan bahwa, prioritas perencanaan pengadaan CPNS pada jabatan-jabatan tersebut disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintahan Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.
Di sisi yang lain, pengadaan CPNS tahun ini bersamaan dengan perubahan yang bergulir begitu cepat di era industri 4.0 yang bercirikan dominannya peran mesin dan otomatisasi, serta terintegrasinya sistem komputasi dan jejaring dalam proses fisik. “Karena itu, untuk menghadapi tantangan dan mengantisipasi perubahan tersebut, kita harus mempersiapkan SDM Aparatur berkelas dunia yang berintegritas, memiliki nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), ramah dan melayani (hospitality), serta memiliki daya jejaring yang kuat (networking),” ucap Syafruddin.
Saat ini jumlah PNS sekitar 4,3 juta, dengan proporsi terbesar selain guru dan tenaga kesehatan adalah tenaga pelaksana/administratif sebesar 1,6 juta atau sekitar 38% dan tenaga teknis keahlian sebesar 372 ribu atau sekitar 8,6%. Komposisi PNS yang tidak seimbang tersebut akan menyulitkan dalam menghadapi tantangan ke depan.
“Menyikapi hal tersebut serta dihadapkan pada tantangan era industri 4.0, kita memerlukan spesialisasi keahlian. Untuk itu pula, perencanaan dan usulan PNS baru, harus difokuskan pada jabatan-jabatan spesifik sesuai core business instansi, arah pembangunan nasional dan daerah, serta sasaran Nawacita, sehingga daya saing bangsa kita semakin meningkat di kancah internasional,” sambungnya.
Pengadaan CPNS Tahun 2018 ini direncanakan akan membuka 238.015 formasi. 51.271 formasi untuk instansi Pemerintah Pusat (76 K/L) dan 186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Peruntukan instansi Pemerintah Pusat terdiri dari : Jabatan Inti yang diisi dari pelamar umum sebanyak 24.817 formasi, Guru Madrasah Kementerian Agama yang bertugas di Kabupaten/Kota sebanyak 12.000 formasi, serta dosen Kemenristekdikti dan Kementerian Agama sebanyak 14.454 formasi. Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi.
Penetapan formasi khusus pengadaan CPNS Tahun 2018 terdiri dari Putra/Putri Lulusan Terbaik (Cumlaude), Penyandang Disabilitas, Putra/Putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, Olahragawan Berprestasi Internasional, serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer Kategori II jabatan guru dan tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.
Untuk persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Teknis pendaftarannya dilakukan serentak secara daring/online oleh Panitia Seleksi Nasional yang secara teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui portal pendaftaran daring/online (sscn.bkn.go.id). Calon pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan.
Ada tiga tahapan seleksi pelamar CPNS, yakni seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, pelamar harus lolos seleksi administrasi. SKD merupakan salah satu tahapan setelah pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 2018 ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Untuk dapat mengikuti seleksi lanjutan, peserta SKD harus melampaui nilai ambang batas (passing grade) seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018.
Pada penerimaan CPNS tahun ini dibuka formasi khusus yang terdiri dari lulusan terbaik (cumlaude), penyandang disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat, Diaspora, olahragawan berprestasi internasional, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi persyaratan.
Terkait dengan pelamar Diaspora, dialokasikan untuk formasi jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa dengan pendidikan minimal Strata 2. Khusus untuk perekayasa, dapat dilamar dari lulusan Strata 1. “Diaspora merupakan formasi khusus yang dibuka pertama kali tahun 2018 ini,” ujarnya.
Formasi khusus yang sempat menyita perhatian masyarakat pasca Asian Games adalah atlet berprestasi internasional. Dalam hal ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menpora, dan merujuk pada ketentuan Permenpora No. 6/2018 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi CPNS tahun 2018.
Mekanisme/sistem pendaftaran untuk eks THK-II dilakukan tersendiri di bawah koordinasi BKN. Pendaftar dari eks THK-II yang telah diverifikasi dokumennya wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Jadwal pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2018 direncanakan mulai bulan September 2018. Diawali dengan tahap pengumuman, pendaftaran dan verifikasi administrasi pada minggu kedua September sampai dengan minggu kedua Oktober 2018. Pelaksanaan seleksi pada minggu ketiga Oktober 2018 (SKD dan SKB). Pengumuman kelulusan pada minggu keempat November 2018. Sedangkan tahap pemberkasan dimulai pada bulan Desember 2018.
Masyarakat diminta memantau informasi mengenai rekrutmen CPNS ini melalui situs Kementerian PANRB yakni menpan.go.id dan situs BKN melalui sscn.bkn.go.id. Mantan Wakapolri ini juga menyampaikan bahwa masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap seseorang yang menjanjikan dapat masuk menjadi CPNS. “Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang,” imbuhnya. (HUMAS MENPANRB).
