Evaluasi Pencapaian Target RAD-PG

Evaluasi Pencapaian Target RAD-PG

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Percepatan Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2021.

“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing merupakan agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam lima tahun mendatang,” ucap Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Yansiterson dalam hal ini disampaikan oleh kepala Bappedalitbang Yantrio Aulia di Aula Bappedalitbang, Selas (30/11/2021).

Dia mengatakan, Beberapa ahli mengatakan bahwa akar permasalahan pangan dan gizi sebenarnya adalah kemiskinan, ketidaktahuan, ketidakpedulian (ignorance), distribusi bahan pangan yang buruk, dan KKN.

Selain itu,  faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran terhadap perlunya lingkungan yang bersih, tingginya angka penderita penyakit menular dan tidak menular, belum memadainya pola asuh anak dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar, sehingga masalah ini perlu ditangani dengan seksama yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan.

Untuk itu, setiap pangan dan gizi sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Gunung Mas di masa mendatang dan berpengaruh terhadap kemampuan daya saing masyarakat Gunung Mas baik di tingkat regional, nasional maupun global.

Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga terutama pada ibu hamil dan anak balita terutama 1000 Hari Pertama Kehidupan akan berakibat pada kekurangan gizi yang berdampak pada lahirnya generasi muda yang tidak berkualitas.

Sehingga jika tidak dilakukan penanganan segera dan berlangsung lama akan menyebabkan kehilangan generasi (Lost Generation) yang dapat mengganggu tatanan sosial, ekonomi, budaya, ketahanan pangan serta kepentingan pembangunan Kabupaten Gunung Mas kedepan.

Pembangunan ketahanan pangan dan Gizi di Kabupaten Gunung Mas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan terus berupaya memacu pembangunan pangan dan gizi melalui program–program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap agar acara ini memberikan evaluasi pencapaian sasaran Pembangunan Pangan dan Gizi secara lintas sektor yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Gunung Mas agar dapat berjalan sesuai harapan yang kita inginkan bersama,” tuturnya.

Semetara itu ketua panitia Kegiatan Yantrio Aulia dalam hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perekonomian Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yeremia Dodo menyampaikan, Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk Mengevaluasi pencapaian target RAD-PG yang sudah disusun bersama, serta Mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target.

”Selain itu, Untuk Memperoleh masukan dari perangkat daerah terkait target RAD-PG 2021-2024,” terangnya.

Dia menambahkan, Pelaksanaan acara pada hari ini penting untuk kita cermati karena apa yang sudah disusun dalam dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Gunung Mas 2021-2024 adalah sebagai panduan dan arahan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi bagi institusi Pemerintah, baik pada tataran Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

“Walaupun pademi Covid-19 terus membayangi, kita harus terus berupaya agar pangan dan gizi masyarakat terus meningkat. Ini merupakan saat yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi kembali apa yang telah dilakukan untuk perbaikan kedepannya,” tukasnya.

Data Menentukan Arah Keputusan Kebijakan Pembangunan Daerah

Data Menentukan Arah Keputusan Kebijakan Pembangunan Daerah

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Richard membuka kegiatan penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Gunung Mas dalam rangka menjamin ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan. Kegiatan berlangsung di Aula Bapeddalitbang, Selasa (30/11/2021).

Kegiatan tersebut diikuti Bappedalitbang Provinsi Kalimanatan Tengah melalui zoom meeting dan kepala perangkat daerah terkait.

“Pembangunan yang sudah kita laksanakan di daerah hingga saat ini merupakan tindak lanjut dari sebuah keputusan dari perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan, dimana perumusan dari perencanaan tersebut melibatkan berbagai aspek kondisi pendorong, salah satunya adalah data dan informasi,” ucap Asisten II saat menyampaikan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Dia mengatakan, berkualitas atau tidaknya data tersebut dapat menentukan arah dari keputusan kebijakan pembangunan suatu daerah, data yang buruk akan menghasilkan keputusan pembangunan yang buruk, namun data yang baik akan menghasilkan keputusan pembangunan yang optimal, dengan demikian dapat diartikan betapa pentingnya ketersediaan data yang baik bagi perencanaan pembangunan kita ke depan.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, sudah diselaraskan terhadap RPJMN tahun 2020- 2024, RPJMD Provinsi tahun 2021-2026, hingga RPJMD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024 yang sudah dilakukan perubahan pada tahun 2021.

Dalam kaitan tahapan perencanaan pembangunan, ada kondisi dimana kita harus melihat dan menganalisa lebih dalam tentang kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana untuk menindaklanjuti semua tersebut dibutuhkan data yang memadai.

“Kita melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan acuan perundangan yang berlaku tersebut dimana perundangan tersebut bercerita tentang data dan informasi, bahkan ada penegasan bahwa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola dalam data dan informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah, serta harus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Dia menuturkan, Kebijakan Satu Data Indonesia penting untuk dilaksanakan mengingat bahwa kita semua di daerah bahkan di pusat sekalipun mengalami permasalahan yang sama terkait data tersebut, yakni mulai dari data yang belum berkualitas yang belum memenuhi standar dan tidak adanya metadata.

Sistem basis data sektoral yang belum terpadu, sebagai contoh adalah data mengenai kependudukan, yaitu jumlah penduduk, pasti akan berbeda apabila disandingkan antara data dari Dinas yang menangani kependudukan dengan BPS.

“Untuk itu, kami berharap yang hadir pada saat ini secara daring maupun luring, kiranya saling mendukung dan saling membantu menjalankan dan merumuskan kebijakan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah” terangnya.

Bupati Gumas Hadiri Pencanangan UPR Membangun Desa Dalam Rangka Melaksanakan Merdeka Belajar  

Bupati Gumas Hadiri Pencanangan UPR Membangun Desa Dalam Rangka Melaksanakan Merdeka Belajar  

Foto : Penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama UPR Membangun Desa oleh Bupati Gumas Jaya Samaya Monong dan Rektor UPR Dr. Andrie Elia, Senin (29/11/21) di Kelurahan Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gumas.

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Universitas Palangka Raya (UPR) bersama Pemerintah kabupaten Gunung Mas (Gumas) melaksanakan Pencanangan UPR Membangun Desa Berkarya Untuk Indonesia dalam rangka melaksanakan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan tema Mempersiapkan  SDM Unggul Untuk Indonesia tangguh yang dilaksanakan di Kelurahan Tumbang Talaken Kecamatan Manuhing Kabupaten Gumas,  Senin (29/11/21).

Kegiatan pencanangan yang baru pertama kali dilaksanakan tersebut, dihadiri langsung Rektor UPR Dr.Andrie Elia, Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UPR Dr. Aswin Usup, sejumlah pimpinan Fakultas di UPR, kepala SOPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gumas, sejumlah Camat, Lurah, dan Kepala Desa .

Rektor UPR Dr.Andrie Elia mengungkapkan, UPR sebagai salah satu, Universitas negeri di Indonesia khususnya di Kalteng, akan terus berkontribusi dan berkarya untuk Indonesia khususnya berkiprah dalam meningkatkan kualitas SDM.

Menurut Rektor, tujuan UPR membangun Desa ini, dalam rangka pengabdian civitas akademika melalui mahasiswa dalam pelaksanaan sebagai tugas akhir mahasiswa ini harus wajib melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) dan wajib turun ke masyarakat , dunia usaha, instansi dan pemerintahan sesuai minat mahasiswa, sebagai wujud merdeka belajar.

“Mahasiswa hanya wajib mengambil mata kuliah di prodi di kampusnya hanya 5 semester, 3 semesternya di luar prodi boleh di desa , instansi pemerintah, dunia usaha, dan lainnya.

“Mahasiwa harus mampu mentransfer ilmu pengetahuannya kepada masyarakat, agar mahasiswa tumbuh  dan berkembang belajar dari masyarakat dunia nyata dan bisa berkolaborasi,” ungkap Rektor UPR Andrie Elia.

Dikatakannya, membangun desa ini bagian dari UPR bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gumas dan Kabupaten lainnya di Kalteng,  harus bisa bersama-sama dalam rangka membangun SDM di kampus maupun langsung terjun ke masyarakat.

“Oleh karena ini, program yang dicanangkan UPR ini,  punya manfaat nyata, bukan hanya retorika atau teori saja namun nantinya terus akan kita evaluasi dalam pelaksanaannya, tambah DR.Andrie Elia.

Ditempat yang sama, Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, menyatakan, apresiasi dan menyambut baik, Pencanangan UPR membangun Desa yang dilaksanakan di Kabupaten Gumas ini yang dilaksanakan UPR.

“Program ini sangat membantu kabupaten Gumas dalam mensukseskan program-program unggulan Gumas, yakni smart tourism, smart agro, dan smart human resources atau smart sumber daya manusia (SDM),” ungkap Bupati Gumas Jaya Samaya Monong.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ketua LPPM UPR Dr.Aswin Usup, dengan sejumlah Kepala Desa disaksikan Rektor UPR Dr.Andrie Elia, Bupati Gumas Jaya S Monong. (Media Dayak/Limson)

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ( LPPM) UPR Dr Aswin Usup menjelaskan, pencanangan UPR membangun desa , UPR berkarya untuk Indonesia dalam upaya menciptakan SDM unggul untuk Indonesia tangguh, dengan maksud UPR akan melaksanakan  program-program kegiatan yang terkait dengan desa baik KKN mahasiswa, penelitian,  pengabdian yang dilakukan  oleh dosen UPR.

Sehingga pada tahun 2022 mendatang,  UPR betul-betul bisa hadir ditengah-tengah masyarakat berbasis desa sehingga UPR membangun  desa bisa terwujud, serta hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Selain itu bahwa,  program ini dapat menjadi pemicu pembangunan di desa di seluruh Kalteng.

“Dan hari ini pencanangan di Kabupaten Gumas sebagai pertanda program ini akan dilaksanakan di semua desa di seluruh Kalteng,” demikian DR. Aswin Usup.

Ketua Panitia pelaksana kegiatan Yorgen Kaharap Nahan, M.Si mengatakan, pencanangan UPR membangun Desa bertujuan meningkatkan  pemahaman mengenai pembangunan desa  di kalangan generasi muda, serta turut berperan dalam  mengakselerasi pembangunan desa kedepan.

Selain itu, memperkuat sumber daya manusia yang memahami dan terampil memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi dalam pembangunan desa, tambah Yorgen Kaharap Nahan,M.Si.

Kegiatan tersebut selain, penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama UPR Membangun Desa oleh Rektor UPR Dr.Andrie Elia, Bupati Gumas Jaya Samaya Monong, beserta sejumlah pihak, juga dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ketua LPPM UPR Dr. Aswin Usup, dengan Kepala Desa Tewai Baru, Kepala Desa Tumbang Jutuh Kabupaten Gumas, Kepala Desa Garong Kabupaten Pulang Pisau, , Kepala Desa Bugai Jaya Kabupaten Kapuas dan Kepala Desa Mabuan Kabupaten Barito Selatan.

 

 

UPT RSUD Kuala Kurun menggelar kegiatan kredensial perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan

UPT RSUD Kuala Kurun menggelar kegiatan kredensial perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – UPT RSUD Kuala Kurun menggelar kegiatan kredensial perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan secara virtual di aula RSUD Kuala Kurun lantai 2, Senin  (29/11/2021).

Kegiatan tersebut diikuti oleh BPJS kesehatan KC Palangkaraya, BPJS kesehatan cabang Kurun, Dinas Kesehatan Provinsi dan perwakilan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERRSI).

Direktur UPT. RSUD Kuala Kurun dr. Rusni D. Mahar memberikan presentasi dan menyampaikan video pelayanan di RSUD Kuala Kurun dan hasilnya UPT. RSUD Kuala Kurun direkomendasikan tanpa  catatan untuk perpanjangan kerjasama dengan nilai 80 poin.

“Capaian program rujuk balik (PRB) lebih dari 75% dan sudah melebihi target, memiliki sistem informasi ketersediaan ruang rawat inap yang terintegrasi dengan mobile JKN, memiliki sistem antrian yang terintegrasi dengan mobile JKN, ter bridging versi, memiliki sistem informasi ketersediaan jadwal operasi yang terintegrasi dengan mobile JKN, ter bridging versi, mengikuti survei pemahaman regulasi dengan skor lebih dari 75%.

Memiliki tim tindak lanjut dan penyelesaian terhadap keluhan peserta, melakukan survei tingkat kepuasan peserta di FKRTL, memiliki SOP bila terjadi kekurangan/ kekosongan obat, memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada staf bila terdapat kesalahan ataupun pelanggaran aturan yang disengaja.

“Jumlah tempat tidur 76 tempat tidur jumlah tempat tidur perawatan kelas III 30-50% dari total TT jumlah tempat tidur perawatan kelas I sebanyak 5 TT kurang dari 30 % total TT, jumlah TT perawatan intensif ICU sebanyak 3 TT kurang dari 5% jumlah total TT memiliki tim unit intensif yang memiliki sertifikat acls,” pungkasnya.

KP2KP Kuala Kurun sosialisasikan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

KP2KP Kuala Kurun sosialisasikan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di Aula Hotel Zefanya pada Rabu (24/11/2021).

Pada kesempatan itu Tim Penyuluh Perpajakan memaparkan highlight dari isi UU HPP yang berisi perubahan-perubahan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Cukai, Pajak Karbon, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan dilanjutkan dialog dengan peserta

Sosialisasi diikuti perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Instansi Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, dan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang ada di Kabupaten Gunung Mas.

Kepala KP2KP Kuala Kurun Alfin Subarkah mengatakan, sosialisasi kali ini merupakan awal dari kegiatan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) di Kabupaten Gunung Mas.

“KP2KP rencananya akan terus disosialisasikan dengan menyasar para Wajib Pajak, masyarakat, pengusaha, termasuk kepada Wajib Pajak yang pernah memanfaatkan program Tax Amnesti,” ujarnya (24/11).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, KP2KP Kuala Kurun juga berupaya aktif menyebarkan informasi tentang isi UU HPP, baik melalui media sosial maupun media massa termasuk kunjungan kerja.

“UU HPP akan lebih gencar disosialisasikan, mengingat program ini mempunyai jangka waktu terbatas hanya enam bulan yaitu sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022,”kata Alfin.

Dirinya juga menyampaikan, Untuk acara kick off sosialisasi UU HPP telah  dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021 yang diselenggarakan di Bali dengan dihadiri Menteri Keuangan, Ketua Komisi XI DPR RI, anggota DPR RI, Direktur Jenderal Pajak, Pimpinan Kementerian Keuangan, Wakil Gubernur Bali, Pengurus Kadin, Pengurus Apindo.

“Sesuai arahan dan instruksi dari pimpinan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, maka kami yang di berada lapangan sesuai tugas dan fungsinya dikerahkan untuk aktif melakukan sosialisasi UU HPP ini meskipun saat ini aturan pelaksanaannya tengah disusun” tandasnya.

Pemkab Lakukan Workshop Review dan Monitoring RAD-AMPL

Pemkab Lakukan Workshop Review dan Monitoring RAD-AMPL

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Workshop Review dan Monitoring Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) di Aula Bappedalitbang Senin (29/11/2021).

“Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM),” ucap Aligato saat menyampaikan sambutan tertulis Ketua Pokja AMPL Kabupaten Gunung Mas Yansiterson.

Dia mengatakan, guna memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan mandatnya untuk pengelolaan pembangunan air minum dan sanitasi di tingkat kabupaten menuju 100% akses, pemerintah kabupaten perlu memiliki kebijakan daerah yang jelas, terukur dan dapat dilaksanakan (implementatif).

Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Sebagai

“Universal Access harus terinternalisasi dalam kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari kebijakan perencanaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi. Kebijakan yang dimaksud termasuk kebijakan prioritas pemenuhan akses air minum dan sanitasi melalui berbagai program dan pendanaan yang masuk ke Kabupaten. Termasuk diantaranya kebijakan pemanfaatan APBD, Dana Desa, DAK Air Minum, DAK Sanitasi, DAK Kesehatan fisik maupun non fisik, Hibah Air Minum Perdesaan, CSR dan lain-lain,” ujarnya.

Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Sebagai instrumen kolaborasi berbagai stakeholders untuk sinkronisasi program-program terkait air minum dan sanitasi yang layak dan keberlanjutan.

Kebijakan daerah yang dimaksud mencakup penetapan target tahunan, strategi, program, rencana anggaran dan sumber pembiayaan. Penyusunan kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah.

Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD-AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD.

Disamping itu, lanjut dia, RAD AMPL akan dinilai bermanfaat jika hasil penyusunannya dapat digunakan dalam penyelenggaraan pengembangan air minum dan sanitasi daerah. Agar dapat bermanfaat, selain memiliki kualitas substansi yang baik, RAD AMPL ini juga harus dapat dikomunikasikan dengan para pengambil keputusan perencanaan dan penganggaran sehingga program/kegiatan dalam RAD AMPL mendapat dukungan dan kesepakatan sebagai program prioritas untuk dimuat dalam dokumen RKPD dan APBD.

“Tingkat keberhasilan integrasi ini ditunjukkan oleh seberapa besar jumlah kegiatan yang diindikasikan dengan dana APBD dalam RAD AMPL menjadi kegiatan dalam RKPD dan APBD pada tahun berkenaan. Hasil integrasi RAD AMPL ke dalam APBD merupakan salah satu informasi kinerja kabupaten dalam pelaksanaan program Pamsimas  yang dimuat  dalam SIM  Pamsimas.  Hasil  integrasi  ini  diukur dengan ada/tidaknya peningkatan realisasi APBD yang memuat kegiatan AMPL di Kabupaten,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Workshop Review dan Monitoring RAD AMPL Beben Martinus menyampaikan, Workshop Review dan Monitoring RAD AMPL merupakan wadah pengembangan kesepahaman dan kesepakatan daerah tentang capaian substansi Rancangan Akhir RAD AMPL Kabupaten Gunung Mas 2020-2024.

Sedangkan tujuannya adalah melakukan review kualitas dokumen RAD AMPL, sejauh mana telah diakomodasi dalam RKPD dan meningkatkan realisasi alokasi AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dalam APBD. Melakukan evaluasi terhadap hasil capaian RAD AMPL dan efektivitas RAD AMPL untuk peningkatan realisasi AMPL dalam RKPD dan APBD.

Selain itu, Melalui workshop ini, hasil yang diharapkan adalah terfasilitasinya Review RAD AMPL dan ter-evaluasinya pelaksanaan RAD AMPL untuk Melalui workshop ini, hasil yang diharapkan adalah terfasilitasinya Review RAD AMPL dan ter evaluasinya pelaksanaan RAD AMPL untuk untuk peningkatan realisasi AMPL dalam RKPD dan APBD Menyusun rencana kerja tindak lanjut.

Diperolehnya tim Kabupaten yang mampu Mengidentifikasi kesesuaian dokumen RAD-AMPL yang telah ada dengan substansi yang harus tersedia dalam RAD AMPL, memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan RAD AMPL setiap tahun sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan tahun berikutnya. Tersusunnya rencana tindak lanjut (RKTL) untuk kegiatan review RAD AMPL masing-masing kabupaten.