Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Yansiterson membuka kegiatan bimbingan dan pelatihan penatausahaan APBD tahun anggaran 2022 menggunakan aplikasi Simda Next-G atau Financial Management Information System (FMIS) di GPU Damang Batu, Kamis (27/01/2022).

“Terima kasih kepada pihak panitia yang telah bekerja keras dalam mewujudkan acara bimbingan dan pelatihan hari ini, dan mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini,” kata Yansiterson dalam sambutannya (27/01).

Sekda Gumas Yansiterson menyampaikan pertemuan ini sebagai langkah awal untuk terlaksananya penatausahaan keuangan tahun anggaran 2022, menggunakan aplikasi Simda Next-G atau FMIS, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun-tahun sebelumnya sudah menggunakan Simda Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun dengan perkembangan dinamika tata kelola keuangan pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas merasa perlu menggunakan Simda Next-G atau FMIS yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari Simda Keuangan sebelumnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya untuk memberikan materi dan sekaligus memberikan arahan dan praktek langsung penatausahaan keuangan yang menggunakan aplikasi ini,” sebut Sekda.

Menurutnya, ketika pelaksanaan nanti ditemukan kendala-kendala yang belum dipahami karena aplikasi ini sangat baru, kiranya tim dari BPKP selalu membuka diri untuk dapat berkoordinasi, sehingga menggunakan aplikasi ini dapat terlaksana dengan baik, dalam rangka pengelolaan daerah.

“Saya berharap agar para peserta menerima, mempelajari dan memahami serta bertanya langsung kepada narasumber terkait dengan materi dan pelatihan yang disampaikan, agar kita semua dapat satu pemahaman yang sama dan mengerti serta mematuhi proses penatausahaan penggunaan aplikasi Simda Next-G atau FMIS,” ungkap Sekda Yansiterson.

Sekda juga menambahkan kedepannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI, sebagaimana harapan kita bersama.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Hardeman menyampaikan waktu pelatihan dilaksanakan selama dua hari, dimulai tanggal  27 sampai 28 Januari 2022.

Sedangkan untuk peserta dari pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran pada semua perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan narasumber yang hadir dari BPKP perwakilan Provinsi Kalteng.

Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Wujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Yansiterson membuka kegiatan bimbingan dan pelatihan penatausahaan APBD tahun anggaran 2022 menggunakan aplikasi Simda Next-G atau Financial Management Information System (FMIS) di GPU Damang Batu, Kamis (27/01/2022).

“Terima kasih kepada pihak panitia yang telah bekerja keras dalam mewujudkan acara bimbingan dan pelatihan hari ini, dan mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini,” kata Yansiterson dalam sambutannya (27/01).

Sekda Gumas Yansiterson menyampaikan pertemuan ini sebagai langkah awal untuk terlaksananya penatausahaan keuangan tahun anggaran 2022, menggunakan aplikasi Simda Next-G atau FMIS, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun-tahun sebelumnya sudah menggunakan Simda Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah, namun dengan perkembangan dinamika tata kelola keuangan pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas merasa perlu menggunakan Simda Next-G atau FMIS yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari Simda Keuangan sebelumnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya untuk memberikan materi dan sekaligus memberikan arahan dan praktek langsung penatausahaan keuangan yang menggunakan aplikasi ini,” sebut Sekda.

Menurutnya, ketika pelaksanaan nanti ditemukan kendala-kendala yang belum dipahami karena aplikasi ini sangat baru, kiranya tim dari BPKP selalu membuka diri untuk dapat berkoordinasi, sehingga menggunakan aplikasi ini dapat terlaksana dengan baik, dalam rangka pengelolaan daerah.

“Saya berharap agar para peserta menerima, mempelajari dan memahami serta bertanya langsung kepada narasumber terkait dengan materi dan pelatihan yang disampaikan, agar kita semua dapat satu pemahaman yang sama dan mengerti serta mematuhi proses penatausahaan penggunaan aplikasi Simda Next-G atau FMIS,” ungkap Sekda Yansiterson.

Sekda juga menambahkan kedepannya laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas akan konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI, sebagaimana harapan kita bersama.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Hardeman menyampaikan waktu pelatihan dilaksanakan selama dua hari, dimulai tanggal  27 sampai 28 Januari 2022.

Sedangkan untuk peserta dari pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran pada semua perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan narasumber yang hadir dari BPKP perwakilan Provinsi Kalteng.

Disperindag Melaksanakan Penertiban Aset Guna Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

Disperindag Melaksanakan Penertiban Aset Guna Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Dinas Perindustrian dan Perdangangan (Disperindang) Kabupaten Gunung Mas bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)  melaksanakan penertiban aset milik Pemkab Gunung Mas salah satunya Rumah dan Toko (Ruko) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami melakukan pengosongan dan penertiban terhadap penyewa ruko yang menunggak retribusi sewa dan berjualan tidak sesuai aturan,” ucap Kepala Disperindag Luis Eveli saat dibincangi di kawasan ruko Pemkab Gunung Mas, Rabu (26/01/2022).

Luis Eveli juga mengungkapkan setelah dievaluasi ada beberapa ruko pembayarannya mengalami penunggakan dan itu menjadi piutang bagi Pemkab Gunung Mas karena selama ini PAD merupakan target pendapat khususnya di Disperindag.

“Kami sudah beberapa kali turun kelapangan menyampaikan teguran maupun penagihan, baik secara lisan maupun secara tertulis, setelah semuanya berjalan ternyata semua pelaku usaha ini tidak memiliki niat baik,” terangnya.

Berdasarkan hasil monitoring Pemkab Gunung Mas sudah memberikan toleransi dan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Kuala Kurun dalam rangka penertiban dengan penegak hukum supaya pelaku usaha ini bergerak berkontribusi untuk PAD.

Semantara itu, saat ini belum mengarah kepada sanksi yang sifatnya pidana maupun belum diberlakukannya denda masih diberikan toleransi.

Menurut dia, setelah adanya kerjasama dengan Kejaksaan progresnya lumayan baik, sampai dengan terakhir eksekusi hari ini hanya tinggal tiga pelaku usaha yang belum melunasi sewa retribusi. Dari tiga toko yang belum membayar hari ini hanya satu yang keluar karena yang bersangkutan tidak sanggup membayar.

“Untuk dua Ruko sudah membayar lunas sampai dengan bulan Januari tahun 2022,” jelas Luis Eveli.

“Oleh karena itu tujuan dari kegiatan hari ini adalah peningkatan PAD dengan memaksimalkan piutang yang belum terbayar sekaligus penertiban pedagang-pedagang yang mengisi ruko ini yang membangun, menambah fisik bangunan diluar ketentuan,” tutupnya.

BPN Sosialisasi Capaian Realisasi dan Program Strategi Tahun Anggaran 2022

BPN Sosialisasi Capaian Realisasi dan Program Strategi Tahun Anggaran 2022

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id –  Kantor Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 kegiatannya cukup berkurang karena tidak mendapat peta bidang tanah, yakni tidak ada target pengukuran baru.

“Tahun 2021 kita dapat target pengukuran itu  2.000 bidang tanah, untuk tahun 2022 tidak ada,” ungkap Kepala Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Ferdinan Adinoto saat membuka kegiatan Sosialisasi Program Strategis Tahun 2022 di kantor BPN Gunung Mas, Rabu (26/01/2022).

Lanjut Ferdinan Adinoto kami hanya menerbitkan sertifikat dan peningkatan kualitas data realisasi capaian kegiatan yang mencapai 100 persen yaitu Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Peta Bidang Tanah (PBT) ASN-PM, PTSL PBT-PM, PTSL SHAT-ASN, PTPR, UNTOR UKM, BMN PIN.
 

“Saya sampaikan, ada target sertifikat SHAT-ASN. Targetnya 2.500 ini lah yang kami sertifikatkan dari kegiatan yang dilakukan dari PBT-PM tahun 2021 yang dilakukan oleh ASN maupun dilakukan pihak ketiga,” jelas Ferdinan Adinoto.

Kemudian target PTSL SHAT-ASN ini targetnya 200 bidang dari tahun 2017 sampai tahun 2020, anggarannya dari rupiah murni dari APBN.

Kemudian target peningkatan kualitas data target fisiknya 370 dan dari target tersebut ada beberapa kegiatan yang sudah mulai dilaksanakan selanjutnya.

Target kita di tahun 2022 ini sebanyak 3.000 bidang dan diharapkan bisa terealisasi baik target PBT-PM maupun SHAT nya dan kegiatan PTPR, target fisiknya 2.000 bidang dan sudah dilaksanakan dengan realisasi 1.200 bidang.

Ferdinan juga menjelaskan soal berbagai pencapaian yang telah dilakukan oleh BPN Kabupaten Gunung Mas selama tahun 2021 lalu yang sebagian besar telah terealisasi 100 persen.

Namun, ada juga program kantor BPN Kabupaten Gunung Mas di tahun 2021 yang tidak bisa terealisasi 100 persen yakni kegiatan redistribusi tanah baik untuk Peta Bidang Tanah (PBT) dan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), dari 5.053 target hanya 1.721 yang terealisasi.

“Kegiatan ini sempat dipending baru mendapatkan pelaksanaaan lagi di bulan Mei. Selain itu, saat pademi Covid-19 diberlakukan kebijakan PPKM sehingga ada beberapa desa yang menolak petugas datang untuk melakukan penyuluhan,” ujar Ferdinan.

“Tujuan acara ini yaitu untuk mensosialisasi program Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas di tahun 2022,” pungkasnya.

Samakan Persepsi Untuk Penggunaan Dana desa

Samakan Persepsi Untuk Penggunaan Dana desa

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Sekretariat Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas (Gumas), menggelar rapat kerja terkait penggunaan Dana Desa (DD) yang dihadiri seluruh Kepala Desa (Kades), Senin (24/1/2022).

“Rapat kerja ini kita dilakukan untuk menyamakan persepsi untuk  penggunaan dana desa, sesuai dengan peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 190, Tahun 2021 dimana dalam PMK tersebut tertuang, tiga jenis kegiatan yang diprioritaskan,” kata Kepala Bidang pemerintahan desa Hendra (24/1).

Hendra menjelaskan, tiga kegiatan yang diprioritaskan tersebut ialah, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT DD, desa wajib menganggarkan  paling minim 40 %, dan  maksimalnya 60 %.

“Sedangkan, penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani, dianggarkan 20 % dari penggunaan dana desa dan 8 % untuk penanganan covid 19.

Menurut Hendra untuk tahun-tahun sebelumnya dana desa menggunakan Peraturan Bupati, sedangkan untuk tahun 2021-2022 langsung diatur dalam PMK 190, tahun 2021 dan semua besarannya sudah diatur dan disesuaikan.

Sementara itu, Camat Kurun yang diwakili Sekretaris Camat, Franklin menambahkan,  tujuan dari rapat tersebut adalah untuk meminimalisir kesalahan di APBDesa.

Pihak meminta bantuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mengklarifikasi dan menyampaikan langsung terkait implementasi PMK 190, tahun 2021.

“Saya harap kepada seluruh kepala desa dalam waktu dekat segera melakukan perubahan dalam APBDesa yang menggunakan pagu anggaran tahun 2022 dan segera mempostingnya, agar dana desa dapat disalurkan ke kas dana desa masing masing” ujar Franklin.

Aduan Masyarakat dapat disampaikan melalui Aplikasi SPAN-LAPOR

Aduan Masyarakat dapat disampaikan melalui Aplikasi SPAN-LAPOR

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Ruby Haris meminta masyarakat di wilayah setempat untuk tidak lagi menyampaikan aduan, laporan atau keluhan terkait pelayanan publik di media sosial.

Karena, pemerintah telah menyiapkan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), ucap Ruby di ruang kerjanya, Selasa (25/01/2022).

“Biasanya seseorang bingung mau melapor ke mana, sekarang sudah disiapkan sarana dan infrastrukturnya. Ini dipantau langsung sampai pemerintah pusat, jadi setiap laporan yang masuk akan diproses,” ucapnya.

Dengan adanya SPAN-LAPOR maka masyarakat di Kabupaten bermoto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau tidak lagi menyampaikan laporan atau keluhan di media sosial seperti Facebook atau lainnya.

Menurutnya, setelah laporan masuk ke SPAN-LAPOR! maka laporan tersebut akan diproses ke perangkat daerah terkait.

Ruby Haris menyampaikan bahwa ini  bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mengunjungi https://www.lapor.go.id/, bisa juga melalui SMS 1708 bagi operator Telkomsel, Indosat, dan Three, melalui akun Twitter @Lapor1708, serta aplikasi mobile baik itu android maupun IOS.

Untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Gumas bisa menyampaikan laporan dengan melalui SMS dengan cara LAPOR GUNUNGMAS (spasi) isi laporan kirim ke nomor 1708

“Untuk saat ini, SP4N-LAPOR! sudah terhubung dengan 653 instansi pemerintah, yang terdiri dari 34 kementerian, 100 lembaga, 34 provinsi, 94 kota, dan 391 kabupaten. Gumas merupakan salah satu kabupaten yang terhubung SP4N-LAPOR!,” pungkas Ruby Haris.