Perkuat BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Perkuat BUMDes Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

KUALA KURUN gunungmaskab.go.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar kegiatan peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Kurun, di aula Kantor Desa Tumbang Tariak, Kamis (13/08/2020).

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Lembaga Ekonomi Desa Dinas PMD Gunung Mas, Novi Rela menuturkan, tujuan kegiatan ini  untuk meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes supaya mampu mengelola dan mengembangkan usaha lebih baik. “Jika BUMDes ini berjalan dengan baik untuk kelanjutannya, otomatis bakal meningkatkan perekonomian masyarakat di desa ini sendiri,” ujar dia

Sejauh ini, terdapat beberapa desa di Kecamatan Kurun yang belum membentuk BUMDes. Sedangkan BUMDes yang diketahui telah berjalan baik, yaitu BUMDes Tumbang Hakau dengan unit usaha perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM), kemudian BUMDes Hurung Bunut dengan Toko Sembako, serta BUMDes Tumbang Miwan dengan unit usaha Jasa Penyewaan Tenda.

“Sejauh ini BUMDes Bangun Sari, Kecamatan Manuhing menjadi rujukan atau contoh sukses pengelolaan badan BUMDes di Kabupaten Gunung Mas. Dengan modal Rp 25 juta, pengelola BUMDes kini sukses mengembangkan berbagai jenis usaha hingga merambah jual beli kelapa sawit,” bebernya.

Dalam menentukan unit atau jenis usaha BUMDes, maka harus melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa.   “Kehadiran BUMDes jangan sampai mematikan usaha masyarakat yang telah ada, namun diposisikan sebagai mitra usaha. Contohnya menjadi distributor atau agen Sembako dan lain sebagainya,” pinta Novi.

Sementara itu, Kepala Desa Tumbang Tariak, Rodi Asser, menyambut baik kegiatan tersebut sekaligus mengapresiasi atas kepercayaan Dinas PMD Gunung Mas menjadikan Tumbang Tariak sebagai tuan rumah. “Melalui kegiatan ini, kami selaku Pemerintah Desa berharap BUMDes yang telah terbentuk bisa aktif dan sukses mengembangkan usahanya. Sebab selama ini terkesan vakum. Rencananya BUMDes di sini akan membuka unit usaha layanan BRI Link, Toko Sembako dan Agen Gas Elpiji,” pungkasnya.  GM2

Gizi merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi suatu bangsa

Gizi merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi suatu bangsa

Kuala Kurun  gunungmaskab.go.id –  Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing, membuka kegiatan Pertemuan Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi keluarga yang memiliki Baduta, Ibu Hamil, Kader BKB, Kader Posyandu dan Kader PKK di Kecamatan Kurun Sebagai Lokus sasaran Pencegahan Stunting yang di selenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng yang di wakili oleh Bakti (Kabid KSPK) dan kerja sama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas, yang berlangsung di Aula Kecamatan Kurun, Jum’at (14/8/2020)

Kegiatan ini di hadiri oleh Makmur Ginting (Staf Ahli Bupati Gunung Mas), Isaskar (Kadis P2KBP3A Kabupaten Gunung Mas), Yulius Untung (Camat Kurun), Berjoaldi (Lurah Tampang Tumbang Anjir),  PKK Kecamatan Kurun, PLKB Kecamatan Kurun dan Peserta keluarga yang memiliki Baduta, Ibu Hamil, Kader BKB dan Kader Posyandu Kelurahan Tampang Tumbang Anjir.

“Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada keluarga tentang bagaimana dan memberikan asupan makanan bergizi kepada anak mulai dari lahir hingga 1000 harinya. Karena selama 1.000 HPK ini merupakan waktu yang penting dalam membentuk kesehatan tubuh dan kecerdasan anak,” Ujar Kabid KSPK Bakti

Bakti mengatakan kegiatan ini mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya pembangunan SDM bangsa. Dari kegiatan ini diharapkan kita dapat bersama-sama melakukan langkah strategis memperbaiki status gizi anak dan masyarakat dengan menurunkan stunting, sebagai investasi bangsa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di dunia global.

Menurutnya, gizi merupakan salah satu komponen yang harus dipenuhi suatu bangsa untuk mewujudkan anak yang sehat, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Balita yang mengalami kekurangan gizi kronis akan mengalami stunting. Anak yang stunting akan memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya.

Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing menjelaskan dalam sambutan ada 10 desa sebagai lokus pencegahan stunting atau dalam bahaya Dayaknya “ringket” yaitu desa Tumbang Langgah, Bereng Jun, Hantapang, Linau, Rangan Hiran, Tumbang Baringei, Tumbang Marikoi, Tumbang Pasangon, Teluk Nyatu, dan Kelurahan Tampang Tumbang Anjir.

‘Periode 1.000 HPK yang dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun adalah masa kritis yang menentukan masa depan seorang anak. Dampak buruk kekurangan gizi pada periode 1.000 HPK akan sangat sulit diperbaiki,” lanjut Wabup kepada peserta sosialisasi.

Dalam rangka menurunkan angka stunting di Gunung Mas, maka kepada masyarakat untuk memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi ibu hamil serta anak balita untuk mencegah terjadinya stunting.

Oleh karena itu saat ini pemerintah dan seluruh masyarakat diharapkan dapat bekerja bersama secara terintegrasi untuk mencegah stunting, dengan fokus pada 1000 HPK.

“Selain itu untuk mendorong masyarakat Kelurahan/Desa di Kabupaten Gunung Mas guna memperkuat pendidikan keluarga pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan di wilayah masing-masing. Sehingga generasi emas Indonesia 2045 bisa terwujud mulai dari sekarang,” tutupnya.

Pemkab Gunung Mas Gelar Rapat Persiapan HUT RI ke-75 Tahun 2020

Pemkab Gunung Mas Gelar Rapat Persiapan HUT RI ke-75 Tahun 2020

Kuala Kurun  gunungmaskab.go.id – Sekretaris Dearah (sekda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Yansiterson pimpin rapat pelaksanaan Upacara HUT RI ke 75 Tahun 2020 tingkat Kabupaten Gunung Mas yang berlangsung di Ruang Rapat lantai satu Kantor Bupati Gunung Mas, Rabu (12/8/2020).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asiten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gunung Mas Lurand, Ketua Panitia HUT RI ke-75 Dihel, TNI, Polri serta Pimpinan Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemda Kabupaten Gunung Mas.

Yansiterson mengatakan, rapat ini adalah yang kedua kalinya menindak lanjuti rapat beberapa waktu yang lalu dia menjelaskan bahwa, dilingkungan Pemerintah Daerah itu akan diadakan Upacara Penaikan Bendera dan Penurunan Bendera 17 Agustus Tahun 2020.

Upacara bendera itu akan dilaksanakan pada pagi hari, pada pukul 07.00 WIB  dipusatkan Halaman kantor Bupati Gunung Mas, dengan Pasukan Upacara terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Gunung Mas.

Untuk peserta upacara sendiri ucap Sekda tidak seperti sebelumnya, upacara kali ini ada pengurangan kegiatan maupun peserta upacara, “jadi peserta upacara ASN hanya diikuti oleh pejabat saja yang terbatas, namun kita tetap menyesuaikan dari masing-masing Perangkat Daerah, harus tatap mematuhi protokol kesehatan Covod-19,” ungkapnya.

Diungkapkannya, setelah upacara peringatan HUT RI ke-75 tahun juga harus mengikuti upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan yang dilaksanakan di Istana Negara sekitar jam 10.OOWIB akan dilakukan diruang rapat lantai satu, dengan peserta Bupati Wakil Bupati, Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD, Forkopimda Sekda dan Asisten. Jumlahnya terbatas mengunakan melalui Video Confrence.

Dalam momen HUT RI ke-75 tahun akan diserahkan Piagam Penghargaan Karya Satyalancana kepada 34 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ditetapkan, itu dilaksanakan setelah mengikuti secara virtual upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara sekitar jam 11.00WIB, ini undangan tersendiri yang dikoordinir BPSDM, kegiatan ini dilaksanakan di GPU Damang Batu.

Dijelaskannya, kemudian sorenya juga akan dilaksanakan upacara penurunan bendera pada pukul 17.00WIB dan pasukannya tetap seperti penaikan bendera, TNI, Polri, Satpol PP dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Gunung Mas.

Meskipun untuk pengibar bendera tambah dia, hanya ditetapkan tiga orang, tiga orang untuk menaikan bendera dan tiga orang untuk penurunan bendera dan dipersiapkan dua cadangan.

Untuk lagu kebangsaan Indonesia Raya dipersiapkan lima orang penyanyi, yang diiringi oleh pemain musik.

“Khusus untuk komandan upacara, pada upacara kenaikan bendera oleh Polri untuk penurunan dari TNI,” pungkasnya.

Bupati Buka Sosialisasi  1000 HPK Dalam Rangka Penurunan Stunting

Bupati Buka Sosialisasi  1000 HPK Dalam Rangka Penurunan Stunting

Teluk Nyatu  gunungmaskab.go.id – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah (Kateng), dalam Rangka Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun, Kamis (13/8/2020).

Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menerima piagam penghargaan dari BKKBN Prov. Kalteng atas kerja samanya dalam memberikan pelayanan keluarga berencana, pada kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor dalam rangka hari keluarga Nasional ke-27 yang diserahkan oleh perwakilan BKKBN Prov. Kalteng Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Bapak Bakti.

Turut hadir Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, Ketua TP-PKK Mimie Mariatie Jaya Samaya Monong, Staf Ahli Bidang SDM dr. Makmur Ginting, Perwakilan BKKBN Prov. Kalteng Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Bakti, Kepala DP2KBP3A Isaskar, Camat Kurun Yuelis Untung, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus penyerahan penghargaan atas pelaksanaan pelayanaan KB serentak (sejuta akselor dalam rangka Harganas XXVII tahun 2020.

Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong mengatakan Stunting adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan tinggi tubuh sebenarnya, hal ini disebabkan karena kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan dan hingga usia 2 tahun (masa 1000 HPK).

Diungkapkannya, penurunan Stunting memerlukan intervensi penanganan yang terpadu dari semua instansi, baik vertical seperti BKKBN maupun Perengkat Daerah, Swasta dan masyarakat dan keluarga yang mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan pendekatan multisektor melalui sinkronisasi program baik skala Nasional, Lokal dan Masyarakat di tingkat Pusat maupun Daerah.

“Stunting harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh Komponen Bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup,” ungkapnya,” saat memyampaikan sambutannya.

Dijelasknnya, melalui pertemuan pembinaan kelompok Dasa wisma kita harapkan tujuan dari visi dapat Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju dan berdaya saing dengan misi kedua yaitu manusia, dalam hal ini khusnya Bidang Kesehatan dapat terwujud.

Piagam penghargaan dari BKKBN Republik Indonesia atas keberhasilan Kabupaten Gunung Mas berpartisipasi dalam Pelayanan Satu Juta Akseptor, keberhasilan ini bukan saja untuk saya selaku Bupati Gunung Mas, tetapi juga keberhasilan DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas, ikatan Bidan Kabupaten Gunung Mas, Camat, Lurah,

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKKBN Republik Indonesia beserta jajarannya atas penghargaan ini. Semoga dimasa yang akan datang semua program bangga kencana, bisa kita sukseskan sesuai visi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas,” ucapnya.

Semetara itu Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Muhamad Irzal dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Bakti mengatakan untuk mempercepat penurunan stunting, BKKBN akan berperan pada Komuniksi, Informasi dan Edukasi (KIE) yaitu pada Pengasuhan Orang Tua dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan pelayanan KB serentak (Sejuta Akseptor) dalam rangka hari keluarga nasional (HARGANAS) XXVII yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2020 yang berjalan lancar sebagaimana direncanakan, “kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Gunung Mas yang mendukung kegiatan tersebut,” katanya.

Camat Kurun Yuelis Untung mengatakan, Stunting pada saat ini adalah sebuah kondisi yang rentan terjadi di masyarakat kita tanpa kita sadari dan sangat memberikan dampak yang mempengaruhi untuk pertumbuhan anak-anak kita terutama di wilayah kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun.

Sampai saat ini terdata oleh Dinas Kesehatan per bulan Juli ada 47 balita yang diwilayah Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun yang terkena Stunting, dan di Kelurahan Tampang Tumbang Anjir ada 57 anak stuting, jadi total ada 104 anak.

“Diharapkan, dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dapat memberikan edukasi dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dimulai dari lingkungan keluarga dalam hal pencegahan Stunting di tingkat masyarakat agar angka Stunting di Kecamatan Kurun tidak mengalami penambahan,” pungkasnya.

Wakil Bupati Gunung Mas Dengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Wakil Bupati Gunung Mas Dengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Kuala Kurun  gunungmaskab.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar Rapat Paripurna ke 8 Masa Persidangan III tahun sidang 2020, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan, terhadap pidato pengantar Bupati Gumas terkait lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing ketika menghadiri rapat paripurna Ke-8 di Ruang sidang DPRD Gumas, Selasa (11/8/2020).

Turut hadir Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing, Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Akerman Sahidar, Wakil Ketua II DPRD Neni Yuliani, Forkominda, Kepala Perangkat Daerah Kab. Gumas, dan tamu undangan lainnya.

Lima buah raperda itu yakni tentang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gumas tahun 2020, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perubahan Keempat atas Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemkab Gumas pada Perusda Gunung Mas Perkasa, dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

”Mengingat waktu dan prioritas pembahasan, kami mengusulkan agar raperda yang setuju untuk dibahas terlebih dahulu dengan tim anggaran eksekutif, adalah yang merupakan prioritas utama,” ucap Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Charles Frengki, Selasa (11/8).

Raperda prioritas utama tersebut, yakni tentang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gumas tahun 2020 dan Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemkab Gumas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

”Setelah dua raperda itu selesai, maka kemudian bisa dilakukan pembahasan terhadap tiga raperda berikutnya sesuai jadwal,” tuturnya.

Kemudian, juru bicara Fraksi PDIP Nomi Aprilia mengusulkan tiga buah raperda yang dibahas sesuai jadwal, yakni tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Keempat atas Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemkab Gumas pada Perusda Gunung Mas Perkasa, dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Gumas tahun 2020.

”Kalau raperda tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, serta Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pembahasannya akan dijadwalkan kembali,” katanya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Demokrat Neni Yuliani mengatakan, fraksi demokrat sepakat empat buah raperda untuk dibahas bersama, yaitu Perubahan APBD tahun 2020, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Pengelolaan Keuangan Daerah.

”Untuk raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, kami minta ditunda untuk dibahas, karena belum ada laporan ke DPRD mengenai pertanggungjawaban dana yang sudah disekapati sebelumnya. Lebih baik berkonsentrasi pada skala prioritas, untuk kebutuhan masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan atau ekonomi saja,” ujarnya.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Gerakan Karya Bersatu Sahriah menegaskan, sesuai urgensi dan prioritas, ada dua buah raperda yang setuju untuk dibahas, yakni tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Gumas tahun 2020, dan Perubahan Keempat atas Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemkab Gumas pada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

”Hal ini dimaksudkan, agar kita lebih fokus untuk membahas kedua raperda itu, tanpa mengesampingkan ketiga raperda lain,” terangnya.

Lalu, juru bicara Fraksi NasDem-Hanura Riantoe meminta agar dalam setiap pengajuan raperda dan dokumen lain ke lembaga DPRD Kabupaten Gumas, agar direncanakan dengan matang dan koordinasi masing-masing SOPD harus berfungsi dengan baik.

”Sebelum pembahasan APBD perubahan, kami minta eksekutif menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19. Terkait dengan rencana penambahan penyertaan modal untuk Perusda Gunung Mas Perkasa, kami meminta penjelasan dasar hukum dan laporan hasil pekerjaan tahun berjalan dengan terperinci dan jelas,” pungkasnya.

Rapat DPRD Bupati JSM Sampaikan Pidato Pengantar Lima Buah Raperda

Rapat DPRD Bupati JSM Sampaikan Pidato Pengantar Lima Buah Raperda

Kuala Kurun gunungmaskab.go.id – Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong menyampaikan pidato pengantar rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja derah Baupaten Gunung Mas tahun 2020, pada rapat Paripurna DPRD ke – 7 (tujuh) masa persidangan III (ketiga) Tahun 2020 bertempat di ruang sidang DPRD, Senin (10/08/2020).

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Akerman Sahidar.

Juga dihadiri Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing, Wakil Ketua II DPRD Neny Yuliani, Forkompimda Sekda Gunung Mas Yansiterson, Asisten Staf Ahli, Kepala Perangkat Dearah Kab. Gumas, serta tamu undangan lainnya.

Bupati mengatakan, dengan telah ditanda-tanganinya Nota Kesepakatan bersama, antara Kepala Dearah dan pimpinan DPRD tentang kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) perubahan APBD Kabupaten Gunung Mas tahun Anggaran 2020, berarti kita sudah memenuhi amanat pasal 22 dan 23 peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menyerahkan lima buah rancangan peraturan derah Kabupaten Gunung Mas, kepada Ketua DPRD Gumas Akerman Sahidar, Senin (10/20).

Makna penting lainnya dengan telah ditanda-tanganinya Nota kesepakatan bersama antara Kepala Dearah dan pimpinan DPRD, tentang kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD Tahun 2020, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, itu menjadi landasan bagi kami, untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyusun dan penetapan perubahan Anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bupati juga menyampaikan, terkait pandemi Covid-19 yang terjadi dengan ketidak pastian mengenal kapan berakhirnya sehingga membuat proyeksi outlook perekonomian menjadi sangat sulit. “Dampak dari Covid-19 pada sektor rill dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan Covid-19 yang extraordinairy dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam,” ujar Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong.

Sehingga, lanjut Bupati mempengaruhi target dari sisi pendapatan, maka harus melakukan penysuaian yang dilakukan untuk mensinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah pusat terkait dana perimbangan yang tertuang dalam peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Artinya bahwa, perubahan APBD secara keseluruhan perlu dilakukan sebagai sebuah tindakan korektif, yang bercermin pada kondisi riil pendapatan, Kabupaten belanja, dan pembiayaan yang ada, sehingga perubahan APBD dapat mencerminkan fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi dan distribusi yang diemban oleh pemerintah, dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, menuju peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lanjutnya rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 dengan komposisi sebagai berikut : pendapatan berjumlah Rp. 955.741.178.073,91, belanja berjumlah Rp. 981.750.785.368,24 dengan defisit sebesar Rp. 26.009.607.294,33. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah semula ditargetkan berjumlah Rp. 1.101.200.133.000,00 setelah perubahan menjadi Rp. 955.741.178.073,91 berkurang sebesar Rp. 145.458.954.926.,09 atau turun 13,21 persen.

“Maka dengan demikian, pembiayaan neto yang semula defisit sebesar Rp. 2.591.450.000.,00 setelah perubahan menjadi Rp. 26.009.607.294.,33 bertambah sebesar Rp. 28.601.057,294,33 sehingga defisit pembiayaan ini dapat ditutup dengan nili yang sama pada surplus pendapatan yang dirancang dalam perubahan APBD Tahun anggaran 2020 ini,” pungkasnya.