by Muhammad Fiqri Baihaqi | Oct 5, 2018 |
Jakarta – Setelah sukses menyelenggarakan Asian Games, Indonesia masih akan menyelenggarakan kompetisi olahraga multi-event dengan nama Asian Para Games. Keduanya sama-sama merupakan kompetisi olahraga multi-event yang terbesar di Asia tapi untuk Asian Para Games diselenggarakan khusus untuk atlet penyandang disabilitas.
Asian Para Games 2018 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah di Guangzhou, China, pada tahun 2010 dan di Incheon, Korea Selatan pada 2014. Berbeda dengan Asian Games 2018 yang diselenggarakan di dua kota yakni Jakarta dan Palembang, untuk Asian Para Games hanya diselenggarakan di Jakarta saja.
Di Guangzhou saat itu Indonesia menempati peringkat 14 dari 30 peserta, mengantongi 1 medali emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Sedangkan di Incheon dengan total 38 medali yakni 9 emas, 11 perak, dan 18 perunggu Indonesia berada di peringkat 9 dari 32 peserta.
Untuk cabang olahraga total akan ada 18 yang dipertandingkan yakni Panahan, Para Badminton, Boccia, Catur, Menembak, Blind Judo, Lawn Ball, Goal Ball, Anggar, Para Atletik, Angkat Besi, Voli Duduk, Tenis Meja, Bowling, Basket Kursi Roda, Tenis, Balap Sepeda, dan Renang.
Beberapa cabang olahraga tersebut merupakan penyesuaian untuk penyandang disabilitas. Voli duduk misalnya, sesuai dengan namanya ini adalah pertandingan voli tapi dilakukan dengan cara duduk. Contoh lainnya adalah basket kursi roda yaitu bermain basket dengan penyesuaian aturan karena dilakukan sembari menggunakan kursi roda.
Namun ada juga cabang olahraga yang hanya khusus dimainkan penyandang disabilitas seperti boccia dan goal ball. Boccia adalah olahraga yang dimainkan oleh orang dengan keterbatasan kemampuan motorik. Cara bermainnya adalah melemparkan bola merah melawan bola biru agar dekat dengan bola target berwarna putih.
Sedangkan goalball dimainkan oleh penyandang tuna netra. Tujuan permainannya adalah melemparkan bola agar masuk ke gawang. Ketika bola dilempar maka tim lawan akan bertindak sebagai penjaga gawang dan dilakukan secara bergantian. Karena tidak bisa melihat bola maka di dalam bola tersebut akan diberi semacam lonceng.
Total 18 cabang olahraga tersebut 15 di antaranya juga akan dipertandingkan pada Paralimpiade Tokyo 2020 mendatang, yang tidak termasuk adalah Lawn ball, bowling, dan catur. Dukungan langsung dari masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menargetkan 16 medali pada Asian Para Games 2018 dan berada di peringkat 8.
*Biro Humas dan Hukum Kemenpora bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
#AyoIndonesia
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Sep 28, 2018 |
Jakarta (Kemenag) – Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Nasional (MTQN) akan kembali digelar. Tahun ini, giliran Sumatera Utara yang menjadi tuan rumah ajang dua tahunan tersebut. MTQN akan digelar dari 4 – 13 Oktober di Medan dan Deli Serdang. Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin mengatakan bahwa gelaran MTQN ini kali menandai era baru ajang kompetisi tilawatil Quran. Muhammadiyah Amin menyebut gelaran tahun ini sebagai New MTQ.
Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Khoiruddin menjelaskan, disebut New MTQ karena ada sejumlah terobosan yang dilakukan Kementerian Agama dalam rangka perbaikan penyelenggaraan. “Kami akan hadirkan lima inovasi baru dalam gelaran MTQ Nasional tahun ini,” terang Khoiruddin di Jakarta.
Pertama, menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang MTQ dan STQ (Seleksi Tilawatil Quran). Menurut Khoiruddin, PMA ini merupakan regulasi baru dalam sejarah penyelenggaraan MTQ. PMA ini mengatur sejumlah hal, utamanya terkait rekrutmen Dewan Hakim MTQ.
“Anggota Dewan Hakim MTQN Medan misalnya, diangkat oleh Tim Rekrutmen dengan mempertimbangkan integritas dan kecakapan serta pengalamannya dalam cabang yang dilombakan. Tim Rekrutmen juga menyusun Kode Etik Dewan Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku para hakim,” ujarnya.
Selain rekrutmen dan kode etik Dewan Hakim, PMA juga mengatur tugas dan fungsi Dewan Pengawas. PMA ini juga akan menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan beragam MTQ, baik MTQ Pelajar, Wartawan, dan lainnya. Kedua, fingerprint. Mulai tahun ini, peserta harus melakukan rekam data melalui fingerprint atau alat sensor sidik jari. Fingerprint dilakukan saat peserta melakukan registrasi ulang dan saat akan tampil dalam perlombaan. “Pengguaan alat ini diharapkan menambah akuntabilitas perlombaan selama ajang MTQ,” tuturnya.
Ketiga, e-Maqra. Aplikasi ini dikembangkan sebagai alat pengacak soal dan bahan bacaan (maqra) agar bisa dilakukan secara lebih transparan dan akurat. “Dengan e-Maqra semua bisa saling melihat hasil pilihan soal dan bahan bacaan setiap peserta,” jelasnya.
Keempat, Aplikasi Musabaqah. Selain e-Maqra, aplikasi lain yang disiapkan dalam MTQN di Sumatera Utara tahun ini adalah aplikasi musabaqah. Ini merupakan alat bantu penilaian MTQ yang mampu memeriksa dan mengoreksi interval nilai dewan hakim secara otomatis. Selain itu, aplikasi ini juga akan menampilkan ranking atau urutan nilai peserta sesuai dengan kaidah bidang penilaian. “Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fungsi pemeriksaan sidik jari peserta,” tandasnya.
Inovasi kelima adalah dibukanya layanan publik selama penyelenggaraan MTQ. Mulai dari Medan, MTQ tidak semata menjadi ajang kompetisi membaca dan memahami Alquran. Lebih dari itu, Kementerian Agama menghadirkan sejumlah layanan keagamaan untuk memudahkan akses masyarakat.
“Layanan yang akan kami buka selama MTQ antara lain: konsultasi pernikahan, zakat dan wakaf, serta layanan pemberantasan buta huruf Alquran,” kata Khoiruddin. Khoiruddin berharap, inovasi baru gelaran MTQN 27 di Sumatera Utara ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan. Dengan demikian, selain syiar Islam, MTQ juga bisa menjadi wahana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kitab suci Alquran.
Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Sep 13, 2018 |
Jakarta – Sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah sentra produksi pertanian terdampak musim kemarau. Tapi kekeringan tak menyurutkan petani Indonesia untuk berproduksi padi. Sejumlah langkah strategis turut dijalankan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memastikan petani tetap bisa tanam dan panen di segala musim.
Perhatian besar yang diberikan Kementan melalui sejumlah langkah strategis tidak lepas dari arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang meminta jajarannya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. “Semua turun tangan untuk meyakinkan bahwa kekeringan bukan halangan tetapi kesempatan. Seluruh pejabat Kementan turun ke lapangan untuk membantu petani mencari sumber air, mempertahankan pertanaman, dan bisa tetap panen,” ungkap Amran.
Sebagai sesuatu yang niscaya, musim kering selayaknya tidak menjadi halangan untuk berproduksi. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Sumarjo Gatot Irianto justru berkeyakinan bahwa musim kemarau bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jika dikelola dengan baik. “Musim kemarau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena hama lebih sedikit, sinar matahari cukup baik untuk fotosintesis dan proses pengeringan. Jadi kualitas gabah lebih baik, biaya produksi juga bisa ditekan,” jelasnya optimis.
Kemarau juga meruapakan kesempatan untuk mendorong Perluasan Areal Tanam Baru (PATB). Untuk itu, Kementan mendorong program pertanaman padi tidak hanya memanfaatkan lahan sawah, tapi juga mengoptimalkan lahan rawa dan kering.Pada musim kemarau, rawa yang semula tinggi muka air 1 meter, pada musim kering turun menjadi 20-30 cm. Lahan rawa sebagai lahan sub optimal memiliki potensi luas 12,3 juta hektare, namun pemanfaatannya belum optimal. Dari potensi tersebut, baru dimanfaatkan seluas 4,5 juta hektare (36,8%) untuk produksi pertanian.
Sementara itu, luas lahan kering di Indonesia juga sangat besar, yakni 28,5 juta hektar termasuk ladang, tegalan dan lahan yang tidak diusahakan menjadi PATB. “Pemerintah mendorong petani untuk menanam padi gogo. Targetnya tahun ini pertanaman 1 juta hektare pada tahun 2018 ini,” terang Gatot.
Selain pemanfaatan lahan suboptimal, Kementan juga memastikan lahan sawah masih tetap dapat dioptimalkan untuk menanam komoditas pangan, namun perlu diimbangi dengan upaya penyediaan air. “Pada musim kemarau, produksi padi sawah dapat diantisipasi dengan memanfaatkan embung, bendungan dan waduk. Selain itu, perbaikan sistem irigasi cukup bisa mengantisipasi dampak kekeringan,” ujarnya.
Melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kementan mendistribusikan bantuan pompa air. Tahun 2018 ini sudah tersebar bantuan pompa air ukuran kecil (3 inchi) sebanyak 7.315 unit, pompa air ukuran sedang (4 inchi) sebanyak 7.132 unit, serta pompa ukuran besar (6 inchi) sebanyak 1.964 unit. “Kami meminta daerah untuk dapat menggerakkan bantuan pompa air ke wilayah-wilayah yang masih memungkinkan untuk mengoptimalkan sumber daya air yang ada,” tutur Pending.
Kementan juga membentuk tim khusus yang secara langsung terjun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak melakukan pemetaan dan mitigasi terhadap daerah sentra produksi pertanian. “Kami turunkan tim khusus untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, antara lain TNI, Kementerian PUPR, serta Pemerintah Daerah setempat dalam memetakan permasalahan, negosiasi penggelontoran air dari Bendungan, serta terlibat langsung melaksanakan pengawalan gilir giring sesuai jadwal yang telah disepakati,” ungkap Pending.
Kementan juga turut mengaplikasikan sejumlah teknologi adaptasi untuk menanggulangi dampak kekeringan, di antaranya adalah penerapan Biopori dan Sumur Suntik. Pembuatan lubang bipori selain untuk mengantisipasi terjadinya banjir dengan membuat air hujan cepat meresap ke dalam tanah, juga membuat tanah tidak cepat kehilangan air pada saat musim kemarau. Sementara, pembuatan sumur suntik diharapkan dapat menjadi alternatif sumber pengairan pada saat memasuki musim kemarau, terutama pada sawah tadah hujan.
Dengan langkah tersebut, Kementan optimis produktivitas padi tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan nasional. Data Ditjen TP Kementan menunjukkan bahwa dampak kekeringan bisa diminimalisir. Dari 10 juta hektare luas tanam padi periode Januari- Agustus 2018, luas areal yang kekeringan hanya 135 ribu hektare atau 1,37 persen. Itu sudah termasuk yang terkena puso atau gagal panen yang hanya 0,26 persen atau 26.438 hektar dari total luas tanam.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Sep 9, 2018 |
Ternate, 9 September 2018 – Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi berharap momentum Hari Olahraga Nasional (Haornas) dapat mendorong masyarakat berolahraga. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga menjadi penting dengan adanya bonus demografi 2030 dan harapan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.
Puncak acara Haornas 2018 berlangsung di Stadion Kei Raha, Ternate. Ini adalah pertama kalinya puncak acara Haornas digelar di luar pulau Jawa sepanjang sejarah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga di wilayah timur Indonesia, yang kemudian menular ke wilayah-wilayah lain.
“Kita telah mencapai sukses prestasi pada Asian Games 2018. Kita jauh melampaui target, mendapatkan 31 emas dan menempati peringkat keempat. Target selanjutnya tentu menjaga dan bahkan meningkatkan hasil positif tersebut di ajang-ajang multi-event selanjutnya, terutama Olimpiade,” ucap Menpora Imam Nahrawi.
Menteri asal Bangkalan tersebut mengingatkan dua warisan dari Asian Games, yakni masyarakat yang berolahraga dan infrastruktur kelas dunia. Haornas diharapkan mampu merawat dan bahkan mendorong percepatan kebangkitan olahraga nasional secara merata.
“Tidak ada prestasi tanpa partisipasi. Haornas bukan hanya soal menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga yang berujung dengan lahirnya atlet-atlet elit. Melainkan juga partisipasi aktif semua pihak, termasuk swasta, untuk misalnya menjadi Bapak Angkat cabang olahraga atau membangun sarana-sarana olahraga di seluruh penjuru negeri,” tutur dirinya.
Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada 2030. Menpora menilai situasi ini perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui olahraga.
Menpora mengatakan bahwa budaya masyarakat yang berolahraga memiliki efek berganda (multiplier effect). Sumber daya manusia yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompetitif di pelbagai sektor.
Ini semua sesuai dengan bulir Nawacita ke-9 yang berbunyi: “Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui penguatan pendidikan kebhinekaan dan ruang-ruang dialog antarwarga melalui aktivitas olahraga”.
Olahraga Untuk Semua
Tepat di puncak acara Haornas 2018, akan dimulai juga Pawai Obor (Torch Relay) Asian Para Games 2018. Asian Para Games 2018 sendiri akan digelar di Jakarta pada 6-13 Oktober mendatang. Total ada 43 negara peserta di Asian Para Games 2018. Atlet yang berpartisipasi sebanyak 2888 orang, ditambah lebih dari 1000 official.
“Setelah Asian Games 2018, kita bersiap menggelar Asian Para Games 2018. Mari kita lanjutkan semangat berapi-api yang telah kita tunjukkan dan memukau dunia selama Asian Games 2018 ke Asian Para Games 2018,” kata Menpora Imam Nahrawi.
Menteri yang gemar bermain bulutangkis tersebut menilai Asian Para Games 2018 adalah sebuah momentum besar bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan. Ia menegaskan bahwa olahraga tidak pernah membeda-bedakan dan olahraga adalah hak setiap golongan. Dengan Asian Para Games 2018 ini, diharapkan masyarakat penyandang disabilitas mampu lebih dihargai dan diterima oleh publik.
“Mereka ini adalah para inspirasi kita. Di tengah keterbatasan, mereka terus berjuang tanpa kenal kata menyerah hingga meraih prestasi,” ujar dirinya. Infrastruktur yang ramah bagi para disabilitas pun telah dibangun untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan Asian Para Games 2018. Menpora berharap kedepannya pembangunan sarana olahraga di seluruh Indonesia akan mengakomodasi para disabilitas.
by Muhammad Fiqri Baihaqi | Sep 6, 2018 |
Maritim — Jakarta, Tahun 2018, Indonesia kembali mengadakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) AIS ke-2 sebagai tindak lanjut dari SOM pertama yang diselenggarakan pada Bulan November 2017. Forum ini merupakan kerja sama kedua antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan United Nations Development Program (UNDP). 2nd SOM AIS diselenggarakan pada tanggal 6-8 September 2018 di Jakarta dengan mengundang 46 negara Kepulauan dan Negara Pulau yang berada di Kawasan Asia dan Afrika. Negara-negara yang diundang antara lain Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts And Navis, New Zealand, dan United Kingdom. Country Director UNDP Christophe Bahuet turut hadir dalam forum AIS ke-2.
Pada saat membuka forum ini pada Hari Kamis (6-9-2018), Menko Maritim Luhut Pandjaitan menegaskan perlunya negara-negara kepulauan dan negara pulau bersatu sebagai garda terdepan untuk mengambil langkah nyata mengatasi dampak perubahan iklim. “Sebagai negara-negara yang paling rentan oleh dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan karang, penangkapan ikan illegal maupun bencana alam yang terjadi di laut, kita harus segera mengambil langkah nyata,” ajak Menko.
Senada, dalam kesempatan tersebut, Country Director UNDP Christophe Bahuet mengatakan bahwa gerakan pusat aksi laut UNDP menaksir pasar industri kelautan dan sumber daya pesisir secara global nilainya antara USD 3 hingga 6 triliun per tahun. “Bila kita gagal melindungi laut kita dan gagal menangani dampak perubahan iklim maka akan terjadi bencana sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dunia,” serunya. Oleh karena itu, Bahuet menyebutkan pentingnya kerjasama UNDP dengan Pemerintah Indonesia dalam melakukan intervensi strategis yang inovatif serta efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Terkait fakta diatas, pertemuan tingkat pejabat senior AIS kedua membahas tentang sampah plastik laut, pengembangan ekonomi biru, adaptasi terhadap perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen bencana, perikanan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. “Forum ini bukan sekedar seremoni, tapi kita ingin tawarkan berbagai solusi inovatif dan cerdas dalam bentuk saling tukar menukar pengalaman dan informasi, bantuan teknis berupa pelatihan peningkatan kapasitas untuk mengatasi berbagai isu kelautan serta skema pendanaan proyek-proyek penanganan dampak perubahan iklim,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa yang menjadi co chair dalam forum tersebut.
Lebih jauh, Purbaya menambahkan bahwa forum AIS akan menjadi platform pengembangan (bukan platform yang digerakkan oleh politik atau hanya ekonomi) tetapi sebuah platform untuk berbagi pengetahuan dan kerja sama teknis. “Maka dari itu, kami mengundang para pejabat senior dari negara kepulauan dan negara pulau yang memiliki kemampuan teknis dalam hal kemaritiman terutama di bidang kelautan, pariwisata dan lingkungan,” jelasnya.
Rencananya, setelah pelaksanaan pertemuan SOM AIS kedua, Pemerintah Indonesia dan UNDP akan menggelar pertemuan tingkat Menteri negara-negara AIS pada tanggal 1-2 November 2018 di Menado, Sulawesi Tenggara. Menko Maritim Luhut Pandjaitan dijadwalkan akan hadir dan membuka pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu. “Kami ingin memperoleh komitmen global untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mencapai target SDG nomor 14,” tambah Purbaya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Odo Manuhutu menjelaskan bahwa selain tawaran kerja sama teknis, pemerintah Indonesia juga menawarkan hal berbeda dalam pertemuan AIS kedua ini. “Kita ingin membuka akses kerja sama dengan organisasi kepemudaan maupun start up Indonesia di bidang kemaritiman khususnya bidang kelautan, pariwisata dan lingkungan,” bebernya.
Jika dalam pertemuan 1st SOM AIS dilakukan diskusi untuk menghasilkan solusi mengenai permasalahan riil yang dihadapi oleh negara kepulauan dan negara pulau, serta melakukan kunjungan ke berbagai lembaga seperti BMKG, Pushidros-AL dan LIPI, maka pada pertemuan 2nd SOM AIS tidak hanya berdiskusi namun juga disampaikan paparan dari para narasumber. “Agar forum ini mampu menghasilkan solusi yang nyata, kita juga menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kemaritiman dalam dan luar negeri juga melibatkan secara langsung generasi muda, LSM dan start up di bidang yang sama,” tambah Odo.
Selain berdiskusi, para delegasi juga diajak untuk melihat secara langsung upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya penanganan dampak perubahan iklim dan pengelolaan sampah di wilayah kepulauan. Lebih lanjut, Odo menjelaskan bahwa pada hari ketiga pelaksanaan forum AIS tersebut, para peserta diajak mengunjungi fasilitas konservasi mangrove serta pelestarian penyu di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu.
Sebagai informasi, forum AIS diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk implementasi komitmen untuk menangani dampak perubahan iklim. Pemanasan global yang memicu perubahan iklim menyebabkan gleiser dan es di kutub-kutub bumi mencair. Akibatnya, permukaan laut naik hingga masuk ke wilayah pesisir atau daratan. Di Indonesia, pemanasan global ini salah satunya berdampak pada tenggelamnya 2 dukuh di Kabupaten Demak karena banjir rob. Menurut Bupati Demak, luas wilayah Demak adalah 89.743 hektare dengan panjang pantai 34 Km, namun, abrasi mencapi 798 hektare.
Analisis lain menyebutkan, Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB pada tahun 2009 menemukan bahwa sekitar 2000 pulau kecil di Indonesia akan lenyap pada tahun 2030 karena dampak pemanasan global.
Pemanasan bumi berdampak pula pada terumbu karang di beberapa kawasan, misalnya Pasifik Barat. Dengan naiknya suhu air laut hingga 4 derajat, diperkirakan 89% terumbu karang di wilayah itu akan mati. Efek langsungnya adalah pada menurunnya pemasukan di sektor pariwisata maupun perikanan.
Dampak pemanasan bumi merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh semua negara terutama negara pulau dan negara kepulauan. Untuk mengatasi hal ini, pada tanggal 21-22 November 2017 tahun 2017, Indonesia mengambil inisiatif untuk memimpin pembentukan forum kerja sama konkret yang lebih erat antar negara-negara kepulauan dan negara pulau di seluruh dunia. Forum tersebut adalah Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau (AIS).
Biro Informasi dan Hukum
Kemenko Bidang Kemaritiman
